oleh

Temuan Ombudsman pada Penyaluran BBM Bersubsidi di Bangka Belitung

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM – Dengan semakin banyaknya pengaduan mengenai BBM Bersubsidi di Bangka Belitung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung berupaya mendudukkan berbagai pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Salah satunya dengan mengadakan Diskusi Tematik dengan tema Pelayanan BBM bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengundang 3 narasumber yaitu Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang diwakilkan oleh Komite BPH Migas, Abdul Halim, S.Sc , dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Bangka Belitung (Hiswana Migas), Suhendra (10/11/2021). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional ini juga turut mengundang Plt. Kepala Keasistenan Utama V Ombudsman Republik Indonesia, Irma Syarifah, S.H secara virtual.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy dalam sambutannya menyampaikan hal yang telah dilakukan Ombudsman terkait permasalahan Penyaluran BBM Bersubsidi.

“Berangkat dari luasnya rentang isu tentang penyaluran BBM bersubsidi, Ombudsman merespon isu-isu ini dan mengundang pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, sebelum diskusi tematik ini dilaksanakan, kami sudah melakukan investigasi lapangan dan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi, PT Pertamina MOR II Palembang, Pertamina SBM Rayon V Bangka, dan Ditreskrimsus Polda Babel. Namun penting untuk melakukan diskusi lebih lanjut dengan menghadirkan BPH Migas dan Hiswana,” ujar Yozar.

Sejak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung berdiri pada tahun 2013, jumlah laporan dan pengaduan yang masuk terkait dengan BBM bersubsidi cukup banyak dan dua tahun terakhir pengaduan yang sama terus masuk dan berulang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang sangat aktif dalam mengatur pembatasan penyaluran BBM Bersubsidi melalui kartu Fuel Card dari 2019 lalu, dan salah satu laporan yang berulang adalah keluhan terkait efektivitas penerapan kartu ini.

Asisten Madya Ombudsman Republik Indonesia sekaligus Plt Kepala Keasistenan Utama V yang salah satunya membidangi urusan Sumber Daya Energi memaparkan enam identifikasi masalah penyaluran BBM Bersubsidi secara umum di Kepulauan Bangka Belitung.

“Setidaknya ada enam identifikasi masalah yang didapatkan dari hasil investigasi teman-teman Asisten Ombudsman di Perwakilan Bangka Belitung yaitu pengguna BBM Bersubsidi tidak tepat sasaran, Nelayan sulit mengakses konsumsi BBM, prioritas pelayanan kepada pengedit/pengepul BBM, tidak ada jalur khusus untuk masyarakat umum, tidak ada pengawasan penyaluran BBM yang optimal dan antrian yang panjang dan mengular serta tanpa pengawasan,” papar Irma.

Secara khusus, Irma juga memaparkan pemantauan yang dilihat secara sistemik dari permasalahan teknis hingga regulatif.

“Fuel Card merupakan inovasi yang baik namun pada penerapannya Fuel Card masih banyak yang perlu ditingkatkan, mulai dari permasalahan mesin, tidak ada verifikasi fisik kendaraan, jaringan internet, pencatatan digital tidak berfungsi, satu kendaraan bisa akses dan mengisi BBM lebih dari satu kali dalam satu hari, satu kendaraan memegang lebih dari satu kartu dan lain sebagainya yang bertentangan dengan regulasi yang ada. Temuan khusus lainnya misalnya masyarakat memegang sendiri nozzle, tidak tertib, antrian mengular yang menyumbang angka kecelakaan lalu lintas, kelemahan regulasi, BBM bersubsidi yang seharusnya bukan diperuntukan untuk urusan tambang, modif kendaraan hingga sederet temuan lainnya,” tambah Irma.

Temuan-temuan ini kemudian dibahas secara mendetil bersama BPH Migas yang memaparkan solusi-solusi yang sudah diformulasikan secara nasional dan di break down hingga titik kecamatan dan penyalur. Tindak lanjut dari diskusi ini, Ombudsman Republik Indonesia akan mengangkat isu penyaluran BBM Bersubsidi sebagai tema Sistemik Review mengingat permasalahan penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

Terakhir, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy berharap kegiatan ini dapat berkonstribusi terhadap tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi di Bangka Belitung.

“Diskusi ini kami harapkan dapat membawa pada perbaikan holistik pada tata kelola penyaluran BBM bersubsidi di kepulauan Bangka Belitung, baik pada hal yang sifatnya teknis hingga regulatif. Kami harapkan dengan sedang berjalannya formulasi solusi atas banyaknya permasalahan dalam penyaluran BBM Bersubsidi oleh BPH Migas, semua pihak yang berwenang dari aparat hingga penyalur saling sinergi supaya regulasi dapat ditegakkan,” tutup Yozar.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *