oleh

Tanggapi SE Bupati Bangka Nomor 900/400/SE/BPPKAD-III/2021, Mendra Kurniawan : Masukkan Dari DPRD Wajib Direspon

BANGKA, BNBABEL.COM – Terkait dengan perihal adanya surat edaran Bupati Bangka Nomor 900/400/SE/BPPKAD-III/2021 tentang rencana pemangkasan gaji tenaga honorer sebesar
Rp.500.000,- dan Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur sipil negara sebesar 18 persen, Wakil I DPRD Kabupaten Bangka Mendra Kurniawan mengatakan jika pihaknya menyambut baik atas surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif tersebut.

Menurutnya, jika surat edaran itu dikeluarkan tidak serta merta begitu saja. Pasalnya, sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut pemerintah daerah telah melakukan hitungan dan telaah terlebih dahulu.

“Kita ketahui jika surat edaran itu sekarang sudah mendapatkan tanggapan dari beberapa rekan-rekan yang ada di dewan, yang mana sebenarnya hal itu merupakan masukkan yang wajib didengarkan oleh pihak eksekutif. Tanggapan dari teman-teman di DPRD ini juga tidak serta merta juga, mereka juga mendapatkan masukkan dari sebagian pegawai honorer ataupun PNS. Saya rasa masukkan ini wajib ditindaklanjuti,” tegas Politisi Partai Gerindra ini, Senin (2/8/2021).

Ia menuturkan terkait dengan surat edaran itu, pihaknya selama ini hanya diajak komunikasi secara lisan saja. Yang mana kebijakan itu diambil karena imbas adanya pandemi covid-19, sehingga mempengaruhi aliran dana dari pusat.

Kemudian ditambah lagi dengan sumber PAD yang ada di daerah mengalami penurunan. Di katakan tetap akan terus melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah.

“Antara legislatif dan eksekutif ini adalah satu rumah bagian daripada penyelenggara pemerintahan daerah. Kami dari pimpinan sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah bahwa masih ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi seperti untuk mencari sumber atau merampingkan dalam upaya menutupi masalah ini,” ujarnya.

Mendra akui bahwa masukkan yang diberikan dari teman-teman di DPRD tidak menjadi suatu permasalahan, apabila di akhir tahun akan terjadi perampingan itu menjadi hal yang biasa saja. Pasalnya apabila ada pegawai yang tidak efektif dan bermalas-malasan tidak sesuai dengan kinerjanya maka bisa dilakukan perampingan.

“Kita tidak melihat pegawai itu direkomendasikan oleh siapa, kalau memang kinerjanya tidak bagus silahkan diberikan tindakan tegas. Kalau saat ini pemerintah daerah mengambil langkah sesuai surat edaran itu, kami belum menghendaki langkah itu. Mari kita bicarakan bersama, mungkin saja masih ada titik-titik yang bisa menutupi untuk menyelesaikan masalah ini,” paparnya.

Mendra tegaskan surat edaran bisa saja tidak berlaku jika waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan pembahasan dalam upaya menemukan solusi solusi terbaik daripada menyelesaikan kekurangan yang terjadi.

“Dalam kondisi seperti ini harus ada rasionalisasi dalam bentuk besaran potongan TPP, ini masih ada celah untuk melihat kondisi keuangan daerah. Aturan tetap harus dinomor satukan tetapi kemampuan daerah juga harus, kalaupun nantinya tetap ada pemotongan sebaiknya yang rasional,” tutup Wakil I DPRD Bangka.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan ke ideology Booksrun Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment