oleh

Tak Puas Statement Gubernur Zirkon Asal Bangka Belitung Boleh Dikirim Antar Daerah, Inaker Kirim Surat ke Presiden

BANGKA, BNBABEL.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Dandrem 045 Garuda Jaya Brigjen M Jangkung Widyanto dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif mendatangi PT PMM, di kawasan Air Anyir Kabupaten Bangka, Senin (2/8/2021).
Kedatangan Forkopinda Bangka Belitung ini guna memfasilitasi pertemuan antara pihak LSM & Ormas dengan Direktur PT PMM Edi Sunanta, di salah satu ruangan di Kantor PT PMM.

Sebelumnya pihak LSM & Ormas telah menemui Gubernur untuk melaporkan adanya dugaan Indikasi menyimpang usaha Zirkon yang dilakukan oleh PT PMM, di Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Jumat (30/7/2021).

Guna memastikan dugaan penyimpangan administrasi dan legalitas hukum terkait pengiriman pasir zirkon oleh PT PMM, Inaker Kabupaten Bangka bersama HNSI Bangka dan Laskar Sekaban meminta Gubernur Bangka Belitung Erzaldi langsung mengunjungi PT PMM. Tujuannya, agar Gubernur Bangka Belitung bisa melihat dan mengetahui langsung aktivitas dan segala legalitas yang dimiliki PT PMM, sehingga bisa mengirim pasir zirkon ke luar Pulau Bangka.

Pantauan media, saat pertemuan dengan Forkopimda dan Direktur PT PMM di ruang pertemuan Kantor PT PMM, terlihat Pengurus Daerah (PD) Inaker Bangka, HNSI Bangka dan Laskar Sekaban membawa berkas – berkas yang dikatakan mereka adalah hasil investigasi, rekaman dan bukti indikasi dugaan penyimpangan Zirkon PT PMM.

Dalam pertemuan itu, Gubernur dan Kapolda Bangka Belitung meminta Direktur PT PMM mengeluarkan dokumen atau surat untuk menjawab pertanyaan dari pihak ormas, namun tidak satupun berkas dikeluarkan selain satu berkas yang ditunjukan Edi Sunanta dari layar HP nya. Berkas itupun tidak berhasil menunjukan bukti yang cukup untuk tentang kebenaran pengerjaan zirkon PT PMM.

Padahal persoalan ini telah viral dan menjadi perbincangan publik, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Kelengkapan izin dan proses pengiriman pasir zirkon ini menjadi perbincangan masyarakat.

Karenanya, kedatangan PD Inaker Kabupaten Bangka dan Ormas bersama Forkopimda dan belasan wartawan meminta PT PMM mampu membeberkan dokumen ataupun legalitas yang memayungi pengiriman pasir zirkon ke luas Bangka.

Saat ditanya perihal dokumen tersebut, Direktur PT PMM Edi Sunanta berdalih akan menjawab dan menunjukan dokumen pengerjaan, apabila pihak LSM mengirimkan surat resmi kepada pihaknya.
Bahkan Direktur PT PMM ini meminta pihak LSM dan Ormas membuat laporan resmi ke pihak – pihak penegak hukum soal indikasi penyimpangan yang ditujukan terhadap pihaknya.

Dalam proses tanya jawab, Ketua Inaker Bangka Leonardo SPd dan Ketua Laskar Sekaban Achin terus memaparkan dan mempertanyakan indikasi penyimpangan Zirkon PT PMM seperti uji lab disertai proses pemurnian sebelum PT PMM berhasil mengirimkan ribuan ton zirkon beberapa hari lalu.

Mereka juga mempertanyakan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) OP PT PMM di Belinyu yang tidak dikerjakan. Selain itu asal – usul ribuan ton zirkon yang dikirim juga menjadi pertanyaan Inaker dan Ormas.

“Bagaimana bentuk kerjasama dan keterlibatan pihak perusahaan yang ditunjuk pemerintah serta perusahan lainnya, sehingga memungkinkan PT. PMM mengirimkan ribuan ton Zirkon selama ini,” ujar Leo, sapaan akrab Ketua Inaker Bangka ini.

Namun pertanyaan – pertanyaan tersebut hanya dijawab terbatas dan singkat tanpa di dukung dokumen perusahaan oleh Edi Sunanta.

Menyikapi ketidakmampuan Direktur PT PMM menunjukkan dokumen dan legalitas terakit pengiriman ribuan pasir zirkon tersebut, Ketua Laskar Sekaban ( LS) Bangka, Achin tegas meminta Kapolda Bangka Beltung Irjen Pol Anang Syarif untuk menghentikan sementara aktifitas dan pengiriman Zirkon PT PMM.

Selanjutnya, Ketua Laskar Sekaban ini memilih keluar ruangan pertemuan, lantaran merasa pihak perusahaan tidak serius menjawab pertanyaan – pertanyaan ormas.
Kemudian tampak Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengarahkan tanya jawab selesai, untuk dilanjutkan kemudian melalui surat – menyurat.

Gubernur menjelaskan bahwa kewenangan Zirkon, LTJ dan pertambangan sudah berada di pemerintah pusat bukan lagi di pemerintah daerah.

Gubernur menerangkan bahwa UU Mineral & Batu bara terbaru No 3 tahun 2020 telah otomatis menggugurkan Perda No 1 tahun 2019, sehingga kata Gubernur Bangka Belitung, PT PMM dapat mengirimkan keluar daerah tanpa pemurnian.

“Hari ini kami memenuhi apa saja yang disampaikan oleh kawan – kawan LSM, ormas dan wartawan selama ini mengenai apa kebijakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, terkait zirkon, monazit dan sebagainya ini, terutama PT PMM ini,” ujar Erzaldi.

Gubernur mengatakan sampai akhir tahun 2019, sebenarnya PT PMM tidak dapat mengirimkan zirkon karena gagal memurnikan bahan mentah LTJ tersebut.
“Nah, PT PMM ini dulu memang ada kita mengeluarkan izin untuk pengelolaan dan kita batasi dia sampai akhir 2019 harus sudah bisa memisahkan mineral mineral ini, sehingga mencapai standar eksport yakni 65% khusus zirkon dan mineral – mineral lain ( ikutan) akan terpisah dengan sendirinya. Pada tahun 2019 mereka tidak bisa memenuhi syarat itu, ya sudah mereka gak ngirim, yang lain bisa kirim, tapi mereka gak bisa. Nah pada tahun 2020 keluar UU baru ( UU Minerba No 3) yang korelasinya jauh berbeda dengan Perda ( Perda No 1 tahun 2019),” jelas Gubernur Bangka Belitung.

Meskipun belum ada pencabutan resmi Perda No1 Tahun 2019 ini, namun Gubernur Erzaldi mengatakan bahwa PT PMM sekarang ini dapat mengirimkan zirkon tanpa proses pemurnian dan pencapaian kadar antar daerah di Indonesia berdasarkan UU Minerba No 3 Tahun 2020.
“Tadinya yang perda kita memungkinkan menahan pengiriman Zirkon sampai memenuhi kadar 65 %. Sekarang tidak bisa lagi, nah sedangkan PT ini kan mengirimnya ke Pontianak, ekspor atau bukan? Nah ini yang memungkinkan barang ini keluar. Tetapi kita masih berupaya agar Zirkon disertai LTJ lainnya dikelola di Bangka Belitung,” kata Erzaldi.

Prihatin dengan potensi kerugian daerah terkait zirkon ini, Gubernur Erzaldi meminta pihak LSM & Ormas untuk melaporkan indikasi pelanggaran pengiriman zirkon yang dilakukan PT PMM untuk kemudian dilanjutkan ke Dirjen Minerba.
“Silahkan saja dilaporkan oleh kawan – kawan, kami akan sampaikan kepada Dirjen. Nanti Dirjen ( ESDM) yang akan turun kesini bersama Inspektorat Tambang,P tukas Erzaldi.

Pada kesempatan sama, Direktur PT PMM Edi sunanta mengaku senang dengan pertemuan tersebut. Dirinya meminta pihak LSM dan Ormas untuk membuat laporan ke kepolisian terkait perusahaannya.

“Senang, senang sekali, ya saling adu argumen tanya jawab biasalah cuma kan lebih bagusnya saya minta secara tertulis. Kalau memang kami salah ya lapor donk kan negara kita negara hukum, lapor tidak masalah. Kami pun belum mengetahui ada laporan terkait kami, misalkan laporkan ke penegak hukum kepolisian tidak masalah” ujar Edi.

Edi pun menjawab soal somasi terhadap berita – berita 12 Media online tentang indikasi penyimpangan PT PMM adalah hak perusahan. Dirinya berharap aktifitas zirkon oleh perusahaanya dapat terus berjalan lantaran azaz manfaat dan dirinya adalah putra daerah.

Sementara Ketua PD Inaker Bangka, Leonardo Spd mengaku tidak menemukan titik terang dari pertemuan tersebut.
“Kami dari Inaker hari ini bersama HNSI, dan Laskar Sekaban Bangka mengapresiasi Kesediaan Gubernur Bangka Belitung, Kapolda dan Dandrem memfasilitasi kita di PT PMM. Meskipun kami tidak mendapatkan satu jawaban dan titik terang terkuat indikasi – indikasi masalah yang telah kami paparkan terkait masalah Zirkon PT PMM ini,” kata Leonardo.

Leonardo mengaku pihaknya tidak menemukan dan mendapat kepastian tindakan dan langkah apa dari para petinggi di Provinsi Bangka Belitung.

“Kami tidak akan menyerah. Kami akan penuhi permintaan Direktur PT PMM untuk membuat surat Ke PT PMM, agar mereka bisa menjawab secara resmi. Hari ini saya sudah siapkan 1 bundel data investigasi dan administrasi mereka, tapi tadi saya tidak buka hanya lisan saja, karena kita tidak melihat langkah pasti yang akan diambil. Yang jelas surat dan laporan resmi akan segera kami layangkan ke eksekutif, yudikatif dan legislatif. Semoga ada langkah tegas dan titik terang terhadap persoalan ini,” tukas Leonardo.

Atas komentar gubernur yang menyatakan tidak punya wewenang atas zirkon, LTJ dan usaha tambang, Inaker memilih untuk melaporkan polemik dan indikasi penyimpangan ini ke ESDM dan Presiden RI.
” Menarik tadi ketika Pak Gubernur mengatakan pemerintah provinsi sudah tidak punya kewenangan lagi dan kewenangan zirkon serta LTJ ini ada di pusat. Kalau begitu kami akan lebih memperjelas dengan cara 1 atau 2 hari ini akan berkirim surat resmi ke Presiden Jokowi dan ESDM, karena Pak Gubernur sudah tidak berwenang lagi,” tegas Ketua Inaker Bangka ini. (IR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *