oleh

Serius Rehabilitasi Kawasan Mangrove, Babel Aktifkan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Bangka-Belitung, BNBABEL.COM —
Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan mangrove, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung akan melakukan program rehabilitasi lahan gambut dan mangrove yang ada di Bangka-Belitung dengan alokasi target lahan seluas 16.000 hektar, dan rencana seluas 2.240 hektar pada tahun 2021.

Dikatakan hingga saat ini Bangka-Belitung diketahui belum mencapai target penanaman mangrove seluas 16.000 hektar di titik-titik yang telah direncanakan.

Karena itu Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan daerah ini perlu melakukan rehabilitasi lahan dengan identifikasi lokasi dan ketersediaan bibit.

“Saya mengharapkan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Babel telah memiliki gambaran bahwa dari 16.000 hektar tersebut akan menyebar di sembilan UPTD KPHP di seluruh wilayah Bangka Belitung. Masing-masing UPTD harus bisa melaporkan gambaran lokasi lahan yang akan ditanam, baik yang berada di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi,” papar wagub dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Kominfo Bangka-Belitung.

Ia mengimbau agar seluruh UPTD KPHP di sembilan titik dapat menyiapkan data dan lokus penanaman mangrove sesuai yang diminta dalam tempo waktu 3-4 hari.

Sehingga melalui data tersebut dapat dipetakan titik-titik mana saja yang termasuk dalam kategori rusak ringan, berat, dan kritis untuk kemudian dijadikan acuan dan prioritas untuk ditanami mangrove.

Dirinya juga mengatakan agar jeli menangkap informasi tentang titik-titik penyedia bibit mangrove, yakni di kabupaten mana saja yang sekiranya dapat menyediakan bibit sehingga dapat dijadikan bahan baku penanaman mangrove.

Selain itu, wagub juga mengingatkan untuk melibatkan kehadiran kelompok masyarakat di sekitar lingkungan penanaman mangrove.

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat melakukan audiensi dengan perwakilan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI (BRGM RI) di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur bersama Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan seluruh Kepala UPTD KPHP pada Rabu (14/04).

Diungkapkan kegiatan penanaman Mangrove ini tidak luput dari dukungan pemerintah pusat yang dalam hal ini ialah BRGM RI, baik dalam hal penyediaan bibit, upah tanam, dan keperluan pendukung lainnya.

Dijelaskan juga kendala yang masih mengganjal saat ini adalah ketersediaan bibit dan lokasi yang belum tersedia.

Hal ini sejalan dengan harapan presiden bahwa adanya kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penanaman hutan mangrove dan gambut yang ada di Indonesia sehingga mampu membantu masyarakat melalui hutan mangrove.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kehutanan Bangka-Belitung Marwan mengiyakan untuk mengaktifkan UPTD KPHP agar daerah ini terus melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove guna mencapai target program tanam 2.240 hektar pada tahun 2021 ini.

Ia juga menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan siap menangkap peluang ini agar anggaran dari pusat bisa terserap di Bangka-Belitung secara maksimal dan ekonomi masyarakat pun pada akhirnya dapat terbantu melalui program padat karya.

Jurnalis: JAM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *