Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Ratas tersebut membahas berbagai isu strategis di sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.
Dalam keterangan pers usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa keputusan penting telah diambil dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah keputusan terkait perbaikan rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang.
“Distribusi pupuk yang selama ini panjang mengular, sudah disepakati nanti Perpres-nya itu yang diputus oleh Kementan, Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusi menjadi sangat pendek.” ujarnya.
Menko Pangan juga menyampaikan proyeksi produksi pangan pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 32 juta ton sehingga diperkirakan akan menekan angka impor.
“Tahun depan, mudah-mudahan tidak akan sebanyak tahun 2024, atau kalau impor sedikit. Syukur-syukur, Pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur, insyaallah, tahun depan mudah-mudahan enggak ada impornya. Tapi kalau impor pun sedikit”, kata Zulhas.
Menurutnya, stok beras pada akhir Desember 2024 akan mencatatkan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan Bulog mengamankan hampir dua juta ton beras dan stok di masyarakat mencapai lebih dari enam juta ton.
Terkait Bulog, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai membahas transformasi lembaga Bulog.
“Swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain, gitu ya. Kalau Bulog-nya lancar membeli, lancar” jelasnya.
Dengan adanya transformasi kelembagaan, diharapkan Bulog dapat lebih efisien dalam menjalankan peran pentingnya dalam ketahanan pangan nasional.
Menko Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus fokus pada peningkatan kualitas penyuluh dan infrastruktur irigasi.
“Karena penyuluh ini masing-masing daerah itu, ya, nah penyuluh akan kami bahas bagaimana agar penyuluh itu bisa satu komando” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membahas solusi untuk memperbaiki irigasi di beberapa daerah yang masih belum sempurna, agar distribusi air dapat lebih merata dan mendukung pertanian.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (ECH/ABD)
BN Babel