oleh

Rektor Universitas Muhammadiyah Komentari Tata Kelola Pertimahan Babel

BANGKA, BNBABEL.COM — (8/8) Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadillah Sabri, menilai kebijakan tata kelola pertimahan di Bangka Belitung saat ini masih belum ideal dan selaras dengan cita-cita otonomi daerah.

Hal tersebut dia sampaikan kepada BNBABEL.COM ketika bersilaturahmi kerumahnya di Komplek Pemda, Sungailiat Bangka, Minggu sore.

Pasalnya sejak status timah dicabut sebagai komoditas strategis Negara disertai keran pertambangan timah dibuka bebas, Fadillah justru menganggap Karana hal ini menyebabkan Negara telah gagal mengoptimalkan potensi sumber daya alam di bumi.

” Negeri Serumpun Sebalai ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa, Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” kata Fadilah Sabri yang juga tokoh Muhamadiyah dan Dakwah Bangka Belitung.

Fadillah Sabri menambahkan, maraknya penambangan ilegal waktu ini tentu tidak memberikan kontribusi pendapatan untuk negara, termasuk tanggung jawab reklamasi lahan pasca penambangan yang kerap kali diabaikan, ia katakan semakin menambah carut-marut persoalan tersebut meskipun telah membantu perekonomian masyarakat.

Menurut Fadillah, pembenahan dapat dilakukan dengan cara PT Timah Tbk diberikan kewenangan penuh sebagai pengelola kegiatan pertambangan biji timah di Bangka Belitung.

Dengan cara itu, tambang-tambang rakyat yang saat ini masih berstatus ilegal dapat diarahkan bahkan dibina oleh PT Timah Tbk sehingga pengerjaan masyarakat dapat berjalan secara legal dan ramah lingkungan.

“Mereka menambang di IUP PT Timah, kemudian menjualnya ke PT Timah, dan sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi lingkungan.
Itu bisa dilakukan karena ada istilahnya kompensasi lingkungan hidup atau kompensasi sumber daya alam,” Ujar rektor, Ustad Fadilah Sabri.

Lebih lanjut, Fadillah Sabri mengutarakan supaya gagasannya dapat terimplementasi maksimal, maka kewenangan pelaksanaan pun sepenuhnya mesti diserahkan kepada PT Timah Tbk kemudian perusahaan swasta dapat bermitra dengan PT Timah Tbk karena bisa mengkontrol berbagai mekanisme sesuai aturan negara dan Daerah.

“PT Timah sudah sejak zaman Belanda, kok. Tapi kita lihat degradasi lahan, perubahan tata guna lahan, erosi, sedimentasi dan segala macamnya itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tahun 50-an, tahun 70-an, tahun 80-an, sampai kemudian dibukanya pintu pertambangan bebas ini. Akhirnya PT Timah lepas tangan. Karena masa (PT Timah Tbk-pen) yang mesti disalahkan,” ujarnya.

Fadillah menegaskan kalau dirinya sangat setuju bila peran tunggal PT Timah Tbk dan status timah sebagai barang mineral strategis dapat dikembalikan seperti sediakala, agar nilai ekonominya bisa maksimal diserap oleh negara, dan kontrol terhadap reklamasi lingkungan atau lahan pasca penambangan juga bisa lebih mudah diawasi.

“Pandangan saya ini mungkin tidak akan disukai oleh mereka yang memiliki kepentingan. Tapi kita ini berpikir jangka panjang. Untuk negara dan untuk keturunan kita berikutnya,” ungkap Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Bangka Belitung tersebut.

Penulis : IR

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *