Bangka-Belitung, BNBABEL.COM — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melarang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang memicu polemik saat ini.
Pernyataan tersebut diungkap oleh Mahfud melalui akun Twitternya@mohmahfudmd, Sabtu (06/03).
Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ia katakan pemerintah tidak bisa melarang KLB yang akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai kubu yang bersebrangan dengan pihak AHY.
Sikap pemerintah saat ini menurut Mahfud persis seperti kasus PKB kubu Gus Dur dan PKB kubu Cak Imin saat SBY menjabat presiden, yang ketika itu pemerintahannya pun tak pernah melarang dualisme kepengurusan PKB lantaran hal itu dianggap urusan internal partai yang tidak berhubungan dengan pemerintah.
Persoalan yang sama juga pernah terjadi di era Pemerintahan Megawati yang tidak pernah melarang sikap kader PKB ketika bertolak haluan dari Gus Dur pada tahun 2003 saat itu.
“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan,” ujar menteri yang pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud sekali lagi menegaskan bahwa KLB Partai Demokrat yang memicu polemik saat ini bukan lah persoalan hukum yang mengharuskan pemerintah mesti segera turun tangan, kecuali bila pemerintah telah meminta legalitas hukumnya.
“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” paparnya. (JAM)
