oleh

Pemprov Ingin Memastikan Tak Ada Diskriminasi PPDB SMA/SMK

BANGKA BELITUNG, BNBABEL.COM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dipantau oleh seluruh pihak agar tidak terjadi diskriminasi dan dapat mewujudkan penerimaan yang objektif serta transparan. Bahkan hal tersebut mendapat perhatian langsung dari orang nomor satu di Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Gubernur Erzaldi menyadari ada beberapa persoalan mengenai sistim PPDB yang harus segera dicari cara untuk memperbaikinya.

Itu yang ia minta ketika bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Muhammad Soleh, Kepala Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK se-Babel dan Kepala Sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta se-Bangka Belitung menghadiri kegiatan Koordinasi Pelaksanaan PPDB Bangka Belitung secara virtual via aplikasi Zoom pada Kamis, (24/06).

“Seperti yang kita tahu, kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah dimulai sejak tanggal 10 Juni 2021 lalu, dan sekarang saya mau memastikan kegiatan ini berjalan lancar,” ungkap Erzaldi.

Ia mengatakan terdapat 3 tahapan penerimaan yaitu afirmasi, prestasi, dan zonasi. Tahap afirmasi dan prestasi sudah terlebih dahulu dimulai, sedangkan tahap zonasi baru mulai dibuka tanggal 21 Juni 2021 lalu.

Jika dihitung-hitung, kuota SMA/SMK se-Bangka Belitung sebanyak 22.807 peserta didik mampu menampung 22.179 peserta didik lulusan SMP dan Paket B.

Dari laporan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, terdapat beberapa permasalahan saat penerimaan. Itu sebabnya gubernur yang dianugerahi sebagai kepala daerah yang peduli pendidikan oleh PGRI tahun lalu itu, membuka sesi dialog terbuka bagi semua pihak yang bergabung, dan diketahui lah beberapa permasalahan yang berasal dari lapangan.

Pertama, di Bangka Selatan terdapat pengajuan piagam Pramuka Garuda. Sejatinya, prestasi memang perlu dihargai. Namun piagam Pramuka Garuda ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak, karena apakah ini bisa berlaku atau tidak sebagai prestasi. Kemudian untuk Hafiz Quran berapa batas minimal hafalan yang bisa dimasukkan dalam jalur prestasi.

”Pramuka Garuda ini bagus pak. Kalau dia aktif sekali dalam bidang ini, tentu harus kita hargai. Tapi yang perlu kita ketahui, setahu saya, piagam Garuda dikeluarkan oleh provinsi, bukan kabupaten. Selanjutnya untuk Hafiz Quran, di atas 5 juz sudah bisa dimasukan ke jalur prestasi,” ungkap gubernur.

Menanggapi permasalahan Piagam Pramuka Garuda, Erzaldi menyampaikan kepada jajarannya untuk mengkroscek ulang validitasnya.

Mengenai permasalahan serapan SMK, Kepala SMK Negeri 5 Kota Pangkalpinang menyampaikan minimnya kuota dari luar. Padahal seperti yang kita ketahui, SMK N 5 menjadi satu-satunya sekolah farmasi di Bangka Belitung.

Tentu peminatnya bukan hanya Pangkalpinang saja, sedangkan masyarakat lokal Kota Pangkalpinang, tidak semuanya mau sekolah di SMK. Seharusnya, SMK N 5 bisa menyerap SDM berkualitas dari luar kota Pangkalpinang yang benar-benar ingin belajar farmasi ini.

“Coba ibu kepala sekolah bersama pihak Dinas Kesehatan membuat analisa tentang serapan user dari SMK 5, jika ada analisa itu maka kita bisa mengajukan untuk penambahan kuota lokal. Jadi, analisa ini bisa jadi pegangan untuk memastikan bahwa lulusan SMK N 5 ini memang langsung bisa bekerja dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat dengan bukti serapan yang tinggi,” ungkapnya.

Selanjutnya permasalahan disampaikan oleh SMA Mendo Barat, zonasi ternyata menjadi permasalahan baru di sekolah ini.

Pasalnya sekolah ini tidak mampu menampung lulusan SMP dan Paket B yang berada pada satu zonasi dan diketahui SMA lain memiliki posisi jauh dari rumah, anak-anak terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan jika kapasitas sekolah tidak ditambah. Padahal laboratorium dan perpustakaan sudah beralih fungsi menjadi kelas.

Permasalahan ini ditanggapi oleh Kadis Pendidikan Bangka Belitung Soleh yang disampaikannya bahwa untuk penambahan kapasitas SMA di Mendo Barat akan segera ditindaklanjuti. Pengajuan sudah dilakukan tahun ini. Tinggal menunggu dana cair, agar penambahan kelas dapat segera dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, Kadis Soleh juga menyampaikan bahwa jangan ragu untuk daftar di sekolah swasta. Karena baik swasta maupun negeri memiliki kualitas yang sama bagusnya.

“Mengenai stigma kurang baik dari masyarakat yang menganggap sekolah negeri sebagai sekolah swasta itu mahal segera kami tanggapi. 20% dana hibah yang diberikan diperuntukkan bagi anak kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Peserta didik ini akan dibiayai hingga kelas 12. Sehingga wajib belajar 12 tahun dapat segera terwujud,” pungkasnya.

Penulis: JAM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *