PANGKALPINANG, BNBABEL.COM –
Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan melakukan program rehabilitasi lahan gambut dan mangrove dengan alokasi target lahan seluas 16.000 hektar dan di tahun 2021 di rencanakan tercapai 2.240 hektar.
Hingga saat ini, Bangka Belitung diketahui masih belum mencapai target penanaman Mangrove 16.000 hektar di titik-titik yang direncanakan.
Sehingga Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan bahwa Bangka Belitung perlu untuk melakukan rehabilitasi lahan dengan identifikasi lokasi dan ketersediaan bibit.
“Saya mengharapkan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Bangka Belitung telah memiliki gambaran bahwa dari 16.000 hektar tersebut akan menyebar di sembilan UPTD KPHP di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Masing-masing UPTD harus bisa melaporkan gambaran lokasi lahan yang akan ditanam, baik yang berada di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi,” jelas wakil Gubernur.
Wakil Gubernur menghimbau agar seluruh UPTD KPHP di sembilan titik untuk dapat menyiapkan data dan lokus penanaman Mangrove sesuai yang diminta dalam waktu 3-4 hari.
Data tersebut agar dapat dipetakan.
Spot-spot mana yang termasuk ke dalam kategori rusak ringan, berat dan kritis untuk kemudian dijadikan acuan dalam penanaman Mangrove.
Lahan mana yang akan menjadi prioritas.
Dirinya juga mengatakan untuk jeli menangkap informasi tentang spot-spot penyedia bibit Mangrove.
Di kabupaten mana yang sekiranya dapat menyediakan bibit sehingga dapat dijadikan bahan baku penanaman Mangrove.
Selain itu, wakil Gubernur juga mengingatkan untuk melihat kehadiran-kehadiran kelompok masyarakat di sekitar lingkungan mangrove.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur saat melakukan audiensi dengan perwakilan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI (BRGM RI) di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur bersama Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan seluruh Kepala UPTD KPHP, Rabu (14/04/2021).
Kegiatan penanaman Mangrove ini tidak luput dari support pemerintah pusat dalam hal ini BRGM RI baik dalam hal penyediaan bibit, upah tanam dan sebagainya. Kendala yang masih mengganjal saat ini adalah masalah ketersediaan bibit dan lokasi yang belum tersedia.
Hal ini sejalan dengan harapan presiden bahwa adanya kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penanaman hutan Mangrove dan gambut yang ada di Indonesia, sehingga mampu membantu masyarakat melalui Hutan Mangrove.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Bangka Belitung, Marwan mengiyakan untuk mengaktifkan UPTD KPHP agar Bangka Belitung terus melakukan penanaman dan pemeliharaan Mangrove untuk mencapai target program tanam 2.240 hektar di tahun 2021.
Ia juga menyebut Dinas Kehutanan siap menangkap peluang ini agar anggaran dari pusat bisa di bangun di Bangka Belitung secara maksimal dan ekonomi masyarakat dapat terbantu dengan program padat karya.
Penulis : Ib