BANGKA-BELITUNG, BNBABEL.COM — Peringatan hari lahir Pancasila sebagai dasar falsafah sekaligus pondasi pembentuk identitas negara Indonesia yang jatuh pada hari ini (01/06) mesti dijadikan momentum perekat bangsa yang dikenal kaya dengan beragam budaya ini.
Apalagi di tengah jerat krisis multidimensi yang sedang menggerogoti negeri yang dikumandangkan kemerdekaannya oleh dua sejoli proklamator pada 76 tahun silam dapat dikatakan memulihkan atau merestorasi kesejatian Pancasila merupakan satu-satunya solusi untuk mencerahkan kembali wajah Indonesia yang sudah mulai mengusam.
Seperti itulah interpretasi pesan yang disampaikan oleh Hendrajit, selaku Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada Senin (31/05) siang, guna mengasah kembali kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia dalam memperingati hari lahir Pancasila.
Pemerhati sosial politik yang aktif di lembaga kajian strategis atau ‘think tank’ bernama GFI tersebut, yang dalam kiprahnya selalu fokus membahas isu-isu sentral bertema geopolitik berlingkup nasional maupun internasional mengatakan esensi Pancasila itu sendiri merupakan manifestasi ingatan atau kesadaran kolektif bangsa ini yang kelahirannya tidak bisa lepas dari ide dan gagasan jenius para tokoh di baliknya.
“Jadi kalau kita baca pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945, sebetulnya ada dua persoalan yang sama pentingnya. Cuma karena ini kaitannya ke Pancasila yang lebih fokus, maka melupakan satu aspek yang lain. Karena sebelum Pancasila sendiri ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidatonya itu, sebetulnya yang beliau kembangkan dan kemukakan justru Indonesia ini unik. Dia (Indonesia-pen) harus bersatu, tapi bukan karena agama, bukan karena bahasa, bukan karena etnik atau kesukuan, tapi karena geopolitik,” papar wartawan senior yang sudah menggeluti dunia jurnalistik sejak era pemerintahan Soeharto itu membuka obrolan.
Lebih lanjut ia mengisahkan di satu sisi memang ada pihak yang menekankan pemikiran Otto Bauer; seorang sosialis-kiri berkebangsaan Austria sebagai alas gagasan kemerdekaan yang mesti memiliki latar belakang kesejarahan yang sama terlebih dahulu, seperti harus senasib sepenanggungan.
Namun menurut Bung Karno pemikiran seperti itu belum cukup untuk dapat mengakomodir dan menyatukan hasrat masyarakat Indonesia yang dibedakan oleh ragam agama, bahasa, budaya, maupun kesukuan.
Bahkan proklamator yang kerap juga disapa ‘Bung Besar’ tersebut mengatakan gagasan Joseph Ernest Renan; seorang filsuf dan sastrawan asal Perancis yang menyatakan mesti memiliki kehendak bersama untuk bisa membangun identitas sebuah negara pun Soekarno anggap belum turut mewakili atau pas bila harus dijadikan peletak kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia kala itu.
Soekarno berpendapat mesti ada sesuatu hal yang bersifat nonfisik atau ikatan emosi, yang dalam bahasa rasionalnya menurut Hendrajit dapat diterjemahkan sebagai pihak yang sama-sama terhubung oleh rasa penjajahan bangsa Eropa, yakni Belanda.
Kesamaan rasa itu yang dalam pandangan Hendrajit mampu melebur menjadi ruh atau kerangka dasar geopolitik Indonesia sebagai sebuah bangsa besar yang kemudian diikat dan disatukan dalam wadah bernama NKRI.
Baru lah setelah kesamaan rasa atau emosi kolektif itu ditemukan, “Putra Sang Fajar” ia katakan menawarkan Pancasila sebagai perekatnya.
“Pancasila itu walau pun lima sila [yang sekarang] agak berbeda dari draft awal, tapi memang kenapa lahirnya Pancasila terkait ke bung Karno, bukan karena pribadi dia, ya. Tapi karena itu draft yang memang dibahas, lepas dari pro-kontra, yang sampai akhirnya menjadi rumusan bersama founding fathers bernama BPUPKI yang kemudian hari berubah lagi menjadi PPKI, yang notabene ketuanya itu juga. Ada Bung Karno sama Hatta dan para tokoh yang lain. Ada Sam Ratulangi juga. KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, I Goesti Ketoet Poedja dan macam-macam lainnya itu,” ujar pria yang kerap mengisi mata kuliah geopolitik di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI maupun di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tersebut menceritakan.
Oleh karena adanya unsur geopolitik itu lah yang menurut Hendrajit dapat menyatukan karakteristik sosial masyarakat Indonesia yang multikultural dengan cara mensintesiskan atau memadukan gagasan Otto Bauer dengan Joseph Ernest Renan, sehingga kelima sila dalam Pancasila itu kemudian menjadi ‘Guiding Principles’ masyarakat Indonesia sebagai sebuah tatanan norma yang menyatukan sekaligus pedoman hidup yang secara tersirat mewakili alam bawah sadar kolektif bangsa ini.
Sementara itu, bicara mengenai krisis multidimensi yang sedang menggerogoti negeri ini dengan berbagai carut-marut masalah sosial, politik, hingga ekonomi, Hendrajit cukup menyayangkan bila fokus kalangan profesional di negara ini hanya menyorotinya dari aspek ekonomi semata.
Sebab meski pun hal itu memang benar adanya, namun ia berpendapat kalau bermacam masalah tersebut hanya berupa gejala di permukaan atau hilir saja. Sedangkan inti atau substansi masalah yang terletak di hulu ia katakan kerap kali diabaikan.
Berdasarkan pengamatannya, justru hulu masalah dari berbagai carut-marut persoalan bangsa yang ‘tak terselesaikan sejak era reformasi hingga hari ini, bahkan bisa dikatakan semakin massif bereskalasi seperti halnya polarisasi politik Pilpres sejak 2014 lalu yang mengadu dua kubu simpatisan pendukung kandidat calon presiden, yakni antara ‘cebong’ dan ‘kampret’ yang tak kunjung reda, justru ia nilai terletak pada kultur sosial masyarakat Indonesia itu sendiri yang semakin hari kian mengalami krisis kemampuan bernalar secara logis sehingga turut menyempitkan cara pandangnya untuk dapat berpikir lebih leluasa serta objektif dalam membedah, menafsir, dan merumuskan suatu simpulan argumentasi yang solutif guna menuntaskan kemelut bangsa ini.
Karena itu Hendrajit mengatakan Pancasila selain dikultuskan sebagai dasar negara juga harus bisa diamalkan sebagai sumbu inspirasi kebangkitan nasional, agar aktualisasinya dapat diterapkan sesuai kodratnya sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki kepekaan dan penghayatan nilai-nilai spiritual, terlepas apapun agamanya.
Bahkan yang lebih penting lagi, ungkapnya, pada sila kedua dan kelima Pancasila itu justru saling berkaitan satu sama lainnya dikarenakan ‘nature’ dan kultur kemanusian dan keadilan sosial yang khas Indonesia memang dapat terwujud melalui sosialisme yang berkarakterkan Indonesia.
“Bukan hanya aspek ekonomi saja, tapi juga harus mendayagunakan kearifan lokal dan budaya di masing-masing daerah yang sudah ditegaskan dalam sila kedua dan kelima itu bahwa hal itu memang sesuatu yang berdasarkan sosialisme. Cuma karena kita harus berwatak Indonesia maka tidak boleh bersifat ortodoks mengikuti yang ada di luar, baik di Eropa Barat yang kesannya itu hanya sosialis-demokrat, meskipun sebenarnya liberal, cuma kekiri-kirian gitu. Sebaliknya terlalu ortodoks seperti Rusia dan China, apalagi di awal-awal dahulu yang pokoknya harus memonopoli kebenaran terbukti gagal diterapkan di Indonesia juga. Jadi harus ada sesuatu yang berwatak Indonesia tapi tidak boleh masuk ke dalam logika kapitalisme apalagi liberalisme,” ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan konsep sosialisme yang diterapkan oleh China setelah era Deng Xiaoping sebenarnya bisa menjadi rujukan Indonesia untuk dipelajari, agar ke depannya negara ini juga bisa membentuk sosialisme yang memang berciri-khaskan dan berkarakter Indonesia.
“China juga mottonya dari awal kan begitu. Begitu pergantian dari Mao ke Deng itu memodernisasikan masyarakat sosialis yang berwatak China. Nah itu saja sudah menarik. Memodernisasikan masyarakat berwatak sosialis berarti bukan kapitalis. Apapun dari ceritanya harus sosialis tapi berwatak China. Nah itu artinya dia mau mematahkan pengaruh luar, entah Eropa Barat yang sekomunis-komunisnya tapi cenderung borjuis juga ‘kan gaya hidupnya minimal. Cara berpikirnya apalagi. Sementara yang di Timur terlaku ortodoks seakan-akan komunis selalu benar modelnya itu, dan kalau negara lain tidak meniru seperti itu enggak sejalan,” tutur Hendrajit.
Dikatakan olehnya, dikarenakan China telah menemukan format sosialisme dengan mengadopsi nilai-nilai kultur dari bangsanya sendiri itu lah akhirnya negeri tirai bambu tersebut bisa tumbuh menjadi negara besar seperti sekarang ini, melalui optimalisasi empat program modernisasi yang diprioritaskan oleh pemerintah China kala itu seperti IPTEK, industri, pertanian, dan pertahanan.
Sementara itu saat ditanya seperti apakah peran dan fungsi geopolitik Indonesia sejauh ini dalam memaksimalkan pengaruhnya di kancah politik global, ia mengatakan sebelum membahas ke arah tersebut, kita harus terlebih dahulu mengenali keunggulan maupun kelemahan geopolitik negara ini.
Bicara geopolitik ia katakan tidak bisa sebatas dan sekadar menghitung potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini saja. Tetapi harus memahami potensi keunggulan geografis negara juga, baik dari sisi ekonomi, diplomasi politik, maupun militer.
Hendrajit mencontohkan kekalahan Perancis dan Amerika dalam perang Vietnem dahulu dikarenakan sosok jenderal Vietnam, Vo Nguyen Giap, yang begitu jenius dan memahami karakteristik geopolitik negaranya tersebut.
“Seperti kemaren saya dua kali menulis di Facebook tentang Jenderal Vo Nguyen Giap, bahkan Bung Karno juga mengagumi strategi mengusir Perancis dan Amerika dari Vietnam itu karena tokoh ini sebetulnya. Karena dia paham geopolitik. Jadi keputusan-keputusan strategis dan siasat perang itu dengan dasar punya pengetahuan tentang daerahnya sendiri dahulu. Jadi kenapa misalnya dia berani memutuskan harus menyerang pangkalan udara, lalu menembak dari atas bukit. Itu bukan sekadar ide-ide spontan yang spekulatif,” katanya mengisahkan.
Sedangkan untuk Indonesia sendiri menurut Hendrajit seringkali suatu kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan faktor geopolitik, sehingga dalam beberapa kasus seperti dalam perjanjian internasional, Indonesia ia katakan kerap kebobolan.
Ia mencontohkan saat China meminta dilibatkan dalam megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung, Sulawesi Utara, yang menurutnya orientasi pemerintah menerima tawaran tersebut hanya melihat dari sisi nilai proyeknya saja, tanpa memikirkan lagi adanya agenda terselubung di balik proyek tersebut.
Padahal menurut analisis Hendrajit, kepentingan China di Bitung, Sulawesi Utara, bukan hanya berorientasi ekonomi saja, melainkan juga untuk mengimbangi pengaruh Amerika secara nirmiliter yang kini berada di Darwin, Australia.
Untuk kasus yang terbaru ia juga mencontohkan penandatanganan kerjasama antara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Mark T Esper, dalam perjanjian pencarian prajurit AS yang hilang saat Perang Dunia II dahulu.
Menurut Hendrajit, bila ditelisik lebih jauh, perjanjian tersebut dugaannya hanya lah kamuflase AS untuk memetakan kondisi geografi Indonesia, sebab lokasi pencariannya tersebut ia katakan berada tepat di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang bersifat strategis, baik dari sisi kepentingan ekonomi maupun militer, apalagi terdapat pangkalan-pangkalan militer TNI yang berada di sana.
Ia pun mengemukakan selain Sumber Daya Alam (SDA) dan geografi, faktor dimensi ruang sebagai organisme hidup juga dinilai sangat penting membentuk karakteristik sosial setiap masyarakat di suatu daerah, seperti halnya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang menurut Hendrajit kondisi geospiritual Madinah kala itu memang memiliki atmosfer sosial yang tepat untuk memulai perlawanan.
Karena itu berulang kali ia mengingatkan kalau geopolitik harus menjadi unsur pokok atau variabel dalam setiap pengambilan kebijakan negara, termasuk sebagai alat bantu untuk mengaplikasikan Pancasila itu sendiri agar lebih optimal diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jurnalis: JAM
