oleh

Ombudsman Babel Survei 114 Produk Layanan di Belitung dan Belitung Timur

TANJUNG PANDAN, BNBABEL.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan melakukan survei ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik strategis di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahap pengumpulan data yang dimulai dari minggu kedua bulan Juni hingga minggu terakhir bulan Agustus. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan terdapat 9 instansi yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Pertanahan, Kepolisian Sektor dan 3 Puskesmas Sample di setiap wilayah yang menjadi objek
kunjungan enomerator dalam survei kepatuhan ini.

“Kami menargetkan minggu ketiga bulan Juni sudah selesai melakukan pengambilan data ke 18 Instansi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Total produk yang telah dinilai yaitu sebanyak 114 produk pelayanan beserta standar pelayanan publik umum dan layanan online atau website dengan domain resmi go.id.” ujarnya.

Sebelum tahap pengambilan data, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan sosialisasi mengenai survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari tanggal 5 – 20 Mei 2021.

Selanjutnya, pada 20 Mei – 7 Juni 2021 telah dilakukan pendampingan yang intens dan masif kepada seluruh instansi yang akan dinilai. Rangkaian ini dilakukan dengan tujuan perbaikan layanan publik agar dapat memenuhi standar minimum pelayanan sesuai amanat Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 dan memastikan seluruh instansi siap untuk dinilai kapan saja.

“Penilaian yang dilakukan bersifat langsung tanpa pemberitahuan untuk melihat potret pelayanan riil dan selama ini layanan itulah yang diterima masyarakat. Ombudsman Bangka Belitung menjaga integritas lembaga sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang netral dan tidak memihak. Kami berharap ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan terhadap pelayanan publik terutama pada instansi yang menyelenggarakan pelayanan,” tegas Yozar.

Selain itu Yozar menambahkan bahwa instansi yang dinilai harus bijak dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik terlepas pada apapun hasil penilaian survei yang akan diumumkan di akhir tahun 2021 ini.

“Kesempatan untuk perbaikan layanan sudah diberikan dari tanggal 5 Mei sampai 11 Juni 2021, jadi nanti apapun hasil predikat kepatuhannya semua kerja keras tim patut diapresiasi. Kami harapkan Pemerintah Daerah atau Instansi Vertikal yang dinilai dapat dengan bijak melihat peluang untuk terus berbenah dan menjadi motivasi untuk meraih predikat kepatuhan yang lebih baik pada Survei Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) tahun berikutnya,” tutup Yozar.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *