oleh

Ombudsman Babel Sukses Melampaui Target Kinerja di Triwulan III

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM -Ombudsman sebagai Lembaga Negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan menggunakan dana APBN atau APBD baik sebagian maupun seluruhnya juga Badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti
laporan/pengaduan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan koordinasi, kerja sama serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya.

Dalam laporan kinerja triwulan III, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tiga Keasistenan, yang pertama yaitu Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Pemeriksaan Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi. Untuk mendukung tugas utama dalam rangka menjaring dan memverifikasi laporan masuk, Keasistenan PVL Ombudsman Babel melaksanakan kegiatan Akselerasi Verifikasi Dan Tindaklanjut Laporan Masyarakat, PVL On The Spot dan Ombudsman Nampel (Nampung Pengaduan dan Laporan) secara Daring. Jalur penyampaian laporan dibuat sebanyak mungkin dengan harapan tidak mempersulit pelapor.

Laporan dapat disampaikan secara langsung, email, fax, telepon, whatsapp, facebook, instagram dan media sosial lainnya. Untuk capaian laporan pada triwulan III, sebanyak 61 laporan dan 32 jumlah konsultasi, 35,48% dari jumlah tersebut penyampaiannya melalui telepon. Sedangkan total laporan masyarakat ke Ombudsman Babel dari Januari 2021 sebanyak 558 pengaduan dan sebanyak 170 laporan
diantaranya telah masuk ke tahap pemeriksaan.

Selanjutnya, di Keasistenan Pemeriksaan Laporan, substansi laporan yang paling banyak dilaporkan adalah terkait kepegawaian yaitu sebanyak 25,42% dan Agraria/Pertanahan sebanyak 20,33% sisanya terkait pendidikan, bantuan sosial, sumberdaya, kepolisian, pedesaan dan kesehatan. Tiga dugaan maladministrasi terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut. Tiga instansi terbanyak yang dilaporkan adalah pemerintah daerah disusul kantor pertanahan dan lembaga pendidikan negeri. Dan untuk tahun 2021, persentase penutupan laporan sampai dengan triwulan III adalah sekitar 103,90%.

Dalam Keasistenan Pencegahan Maladministrasi ada beberapa kegiatan besar yang sudah dilakukan diantaranya adalah rangkaian kegiatan penilaian kepatuhan yaitu Pendampingan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Workshop Penilaian Kepatuhan, Bimbingan Teknis Enumerator, Pelaksanaan Penilaian atau Pengambilan Data, dan Supervisi Penilaian Kepatuhan.

Kegiatan lainnya yaitu Pelaksanaan Kajian Cepat Aksesbilitas Kesempatan Kerja di Kabupaten Bangka, Penyampaian Saran Kajian Cepat Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19 Studi Kasus di Pangkalpinang, Pelaksanaan Pengembangan Jaringan via Daring, Inspeksi mendadak pelayanan bantuan sosial, kunjungan kerja/koordinasi, serta kegiatan lainnya, dan secara umum kegiatan pencegahan maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Babel telah melampaui target.

Terakhir, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pentingnya keterbukaan terkait kinerja Ombudsman Babel.

‚ÄúPada triwulan III ini penanganan laporan masyarakat yang masuk ke tahap pemeriksaan di Ombudsman Babel telah mencapai target nasional. Kami harapkan dengan terbukanya informasi terkait, hal ini dapat menjadi motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik untuk dapat meningkatkan pelayanan dan mencegah terjadinya maladministrasi,” tutup Yozar.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *