JAKARTA, BN NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawasi distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi. Ia menekankan bahwa subsidi harus sampai ke masyarakat yang berhak, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Subsidi ini uang rakyat. Arahan Bapak Presiden adalah satu rupiah pun uang negara, yang negara siapkan untuk rakyat, wajib sampai ke mereka,” kata Bahlil dalam keterangannya dikutip Kamis (20/3/2025)
Bahlil menyampaikan bahwa distribusi LPG 3 kg di Kalimantan Selatan tergolong minim penyimpangan.
“Saya merasa senang karena di Kalimantan dampak dari penataan Bahan Bakar Minyak dan LPG tidak terlalu berpengaruh banyak. Saya lihat cukup bagus. Data yang saya punya di sini minim oplosan,” ujarnya.
Meski begitu, ia meminta PT Pertamina memperbaiki rasio konsumsi dan penyimpanan LPG 3 kg di wilayah tersebut. Saat ini, konsumsi LPG 3 kg di Kalimantan Selatan mencapai 555 metrik ton, sementara stoknya sekitar 16 ribu metrik ton.
“Rasio LPG ini tidak sehat. Jika tidak diperbaiki, ini akan berpengaruh pada program ketahanan energi yang dicanangkan Bapak Presiden,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke Pangkalan LPG Sudarga di Banjarbaru, Bahlil juga memastikan setiap tabung LPG benar-benar berisi 3 kg sesuai standar. Ia berencana mengeluarkan aturan agar setiap lokasi distribusi LPG wajib memiliki timbangan.
“Harus ada timbangan. Jadi rakyat sebelum bawa, timbang dulu supaya merasa apa yang dia keluarkan biayanya sama dengan kuantitasnya,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kalimantan saat ini memiliki 412 agen Public Service Obligation (PSO), 103 agen Non-PSO, dan 16.154 pangkalan untuk distribusi LPG.
