oleh

Mengenai Dugaan “Hate Speech” Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Penasehat Hukum Jelaskan Perkembangan Kasusnya

Sungailiat, BNBABEL — Konten cuitan dari pemilik akun Facebook bernama ‘Tengil Aok’ yang sempat memicu polemik dengan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Magrizan, turut ditanggapi oleh Karianto selaku Penasehat Hukum (PH) Magrizan, setelah pemberitaan tentang hal tersebut kembali dicuatkan oleh salah satu media massa online beberapa waktu lalu.

Diketahui lantaran cuitannya di media sosial tersebut, pemilik akun ‘Tengil Aok’ telah dilaporkan oleh Magrizan dengan didampingi penasehat hukumnya ke Polda Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, atas dugaan pencemaran nama baik beberapa bulan yang lalu .

Berdasarkan keterangan Karianto saat dihubungi pada Sabtu (20/03) pagi, dikatakan kabar terakhir perkembangan kasus tersebut sesuai informasi yang ia terima dari pihak kepolisian sudah selesai pada tahap pemeriksaan ahli.

Namun ia menyarankan agar mengonfirmasi hal tersebut ke pihak penyelidik bersangkutan guna mendapatkan informasi lebih lanjut.

Adapun kronologi kasus ini bermula pada akhir tahun 2020 lalu sekitar bulan September atau Oktober, yang ketika itu pemilik akun ‘Tengil Aok’ sebagai pihak terlapor pernah memosting konten cuitan di Facebook miliknya yang menurut Karianto terdapat unsur pencemaran nama baik terhadap kliennya; Magrizan.

“Hemat kami ada usur pencemaran nama baik klien kami, dan itu dirasakan sangat merugikan yang bersangkutan. Apalagi klien kami sebagai tokoh di kabupaten Bangka berdampak terhadap ‘trust’ (kepercayaan-pen) masyarakat terhadap beliau dan postingan seperti itu sudah berulang dilakukan, sehingga klien kami merasa risih,” tuturnya melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Ia melanjutkan bahwa pihak klien sebelumnya telah memberi tempo waktu agar pihak terlapor segera meminta maaf dan mengklarifikasikan cuitan yang memicu polemik tersebut secara kekeluargaan, namun tak kunjung digubris oleh pihak terlapor.

“Sebenarnya pak Magrizan juga tidak sekonyong saja melapornya ke pihak berwajib. Beliau sudah memberi waktu kepada pemilik ‘Tengil Aok’ untuk meminta maaf dan mengklarifikasi hal tersebut. Tetapi tidak ada etikat baiknya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut oleh yang bersangkutan. Karena tidak ada etikat baik tersebut dilaporkan lah ke Polda Babel. Setelah itu baru ada krasak-kerusuk untuk minta maaf,” papar Karianto.

Dikatakan sedari awal kliennya sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pihak terlapor, meski meminta proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan tujuan agar hal tersebut tidak terulang kembali terhadap kliennya sendiri maupun orang lain.

Untuk itu ia mengingatkan siapa pun agar bisa lebih bijak dan pintar dalam memosting setiap konten di media sosial, sehingga tidak menimbulkan polemik yang berpotensi merugikan pihak lain.

Mengenai pemberitaan tentang persoalan ini yang sempat dirilis oleh salah satu media massa online beberapa waktu lalu, Karianto mengatakan dirinya belum pernah dikonfirmasi oleh pihak media massa bersangkutan.

Dihubungi secara terpisah, Magrizan mengatakan kalau dia tidak tahu sebab alasan pemilik akun ‘Tengil Aok’ menulis postingan bernada tendensius tersebut terhadap dirinya.

“Apakah ada keinginan yang tidak terpenuhi atau muatan politis sehingga yang bersangkutan begitu bernafsu mencemarkan nama saya? Saya tidak tahu,” ucapnya heran.

Ia katakan kalau tuduhan pemilik akun ‘Tengil Aok’ merupakan fitnah yang akan dibuktikan melalui gelar persidangan sesuai bukti-bukti yang telah diserahkan ke pihak kepolisian.

“Semua tuduhan janji-janji tersebut adalah bohong dan fitnah yang InsyaAllah nanti akan dibuktikan di pengadilan sesuai dengan bukti-bukti yang telah kami serahkan kepada pihak berwajib, dan saya rasa pemberitaan di salah satu media online tersebut merupakan informasi sepihak dan belum mendapat klarifikasi dari Penasehat Hukum saya,” tegas Magrizan.

Sebagai informasi, cuitan yang memicu polemik tersebut berawal ketika pihak terlapor menulis postingan di Facebook miliknya yang menuduh Magrizan sebagai pembohong lantaran dianggap tidak menepati janji politiknya saat kampanye Pileg 2019 lalu; salah satunya berkaitan dengan tawaran pekerjaan sebagai honorer, yang perihal itu telah dibantah oleh Magrizan, karena dianggap bukan kapasitas dia selaku Anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk mengakomodirnya.

Sebab bila mengacu fungsi dan tugas, tanggung jawab anggota DPRD itu sendiri ialah membuat Perda, monitoring kebijakan pemerintah, dan pengelolaan anggaran pemerintah.

Oleh karena itu dikatakan kurang tepat sasaran bila cuitan tersebut mesti ditujukan kepada Magrizan, lantaran dirinya tidak memiliki wewenang untuk memenuhi permintaan tersebut.

Jurnalis: JAM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *