oleh

Mencuat Surat Penolakan Pertambangan Laut dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka ke Presiden, Sarudin: “Saya tidak tahu-menahu”

Sungailiat, BNBabel.com — Mencuatnya pemberitaan tentang surat aduan dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka mengenai penolakan aktivitas pertambangan laut di kawasan perairan Matras dan Sinar Jaya-Jelutung, yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo, ditanggapi oleh Sarudin selaku Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, pada Minggu (28/02) sore.

Sarudin menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu perihal surat tersebut, karena menurutnya Taufik Koryanto selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, tidak pernah membahas akan berkirim surat ke presiden melalui mekanisme rapat di internal fraksi.

“Kalau rapat fraksi saya enggak pernah, sih. Tapi coba telpon langsung sama pak Taufik, ya. Soal berita itu saya baru lihat tadi. Belum ada kalau soal rapat fraksinya. Karena beberapa hari ini saya enggak masuk kantor ‘kan karena ada urusan lain. Mungkin kawan-kawan di Fraksi [Partai] Gerindra sudah mengadakan pertemuan, mungkin itu kan,” ujarnya.

Padahal diketahui turut tercantum tanda tangan Sarudin selaku sekretaris fraksi di dalam surat tertanggal 25 Februari 2021, bernomor: 30/P/F-Gerindra/II/2021.

Ia mengatakan akan segera menghubungi Taufik untuk menanyakan persoalan dimaksud, lantaran dirinya pun terkejut saat mengetahuinya dari pemberitaan salah satu media massa online.

Sebelumnya diberitakan bahwa Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka telah melayangkan surat aduan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Taufik Koryanto sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, dengan kelompok nelayan Matras beberapa waktu lalu, terkait penolakan aktivitas pertambangan laut di kawasan perairan setempat yang secara legal dikelola oleh PT. Timah, Tbk selaku perusahaan negara sesuai aturan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara (Minerba), serta Perda RZWP3K yang telah menetapkan kawasan perairan mulai dari laut Matras, Sinar Jaya-Jelutung, Deniang hingga Tuing sebagai zonasi pertambangan laut. (JAM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *