oleh

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel Menilai Pelayanan Publik di Babel Masih Proses Perbaikan

BANGKA, BNBABEL.COM – Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menilai bahwa terdapat proses pengawasan pelayanan publik di Provinsi Bangka Belitung baik dari sisi pencegahan maupun laporan.

Menurut Yozar tentunya ada sejumlah progres kemajuan memperbaiki sistem pencegahan tapi masih ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pihaknya sebagai lembaga pengawas eksternal. Salah satunya adalah bagaimana kemudian keinginan kuat para penyelenggara upaya penyelenggara pelayanan publik untuk berusaha keras memenuhi standar pelayanan publik menunjukkan komitmen dan mau berusaha untuk memenuhi standard pelayanan publik yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

“Kami melihat dalam temuan selama ini ada variasi dalam pemerintah di dalam komitmen mereka memenuhi standar pelayanan publik, yang sebenarnya sudah jelas kali tercantum di dalam undang-undang 25 tahun 2009 di dalam undang-undang pelayanan publik. Pada sisi lain jika kita bicara pada segi insentif dalam pelayanan publik sudah memberikan semacam sanksi untuk bisa memperkuat upaya pemenuhan standar negara,” tegasnya, Kamis (8/8/2021).

Pasalnya, bahkan sanksi ini sampai mulai dari ancaman teguran tertulis sampai pemberhentian secara tidak hormat. Ini tentunya harus menjadi kesadaran bagi pihak-pihak terkait.

“Ini akan terus didorong oleh kami dalam melaksanakan fungsi pencegahan didalam pengawasan pelayanan publik. Sejauh ini pelayanan publik untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang ada kondisi-kondisi di mana upaya untuk perbaikan ini masih belum kita lihat secara sungguh-sungguh. Ini bisa dilihat ketika kemudian misalnya dalam proses upaya pemenuhan standar standar pelayanan publik sudah ditetapkan oleh regulasi,” katanya.

Ketika disinggung mengenai pengaduan terkait permasalahan di sektor pertambangan, Yozar mengatakan jika ketika banyak pengajuan bukan berarti kemudian kondisi sektor itu atau kondisi instansi itu jelek demikian pula sebaliknya dengan tidak adanya pengaduan kemudian tidak ada masalah.

“Memang ada banyak faktor yang bisa menjelaskan kondisi tapi tentunya kita memahami sektor pertambangan ini adalah salah satu sektor yang begitu kompleks dan dinamis yang kemudian didalamnya terdapat berbagai macam dialektika dalam proses bisnisnya. Kami berharap dengan rendahnya laporan terkait sektor pertambangan di Bangka Belitung ini mungkin bisa jadi mengindikasikan bahwa kemudian tata kelola di sektor publiknya itu sudah baik tapi pada sisi lain ini juga kondisi harga,” paparnya.

Namun pihaknya perlu menguji lagi terlebih dahulu asumsi tersebut karena diketahui bahwa fakta lapangan tidak demikian. Masih adanya permasalahan lingkungan, konflik lahan dan sebagainya yang selalu menjadi isu dalam menyertai permasalahan sektor pertambangan.

“Bagi kami tidak ada lembaga pengawas yang bersifat super power, kerjasama antar elemen pengawas itu harus kemudian terus digalakkan. Itu yang sebenarnya kami inginkan agar semua elemen lembaga pengawas elemen masyarakat sipil di Kepulauan Bangka Belitung ini membangun aliansi dengan kami dalam rangka untuk bagaimana kita menciptakan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan lebih baik di Provinsi Bangka Belitung,” tutupnya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *