BANGKA, BN BABEL.
Kemelut manajemen dan phantom billing yang terjadi di RSBT Sungailiat memberikan dampak buruk yang meluas. Selain imbas efisiensi tenaga kerja, masyarakat peserta BPJS Kesehatan juga mengalami kendala mendapatkan pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat reses di Sungailiat, Kamis (28/12/2023), menyikapi permasalahan ini. D irinya mengatakan dugaan miss management dan phantom billing yang terjadi di RSBT Sungailiat harus menjadi perhatian khusus bagi manajemen IHC untuk menata ulang manajemen di RSBT Sungailiat.
“Saya meminta kepada manajemen IHC untuk memperhatikan kemelut yang terjadi di RSBT Sungailiat. Ini sangat kompleks dampaknya salah satunya BPJS Kesehatan menghentikan program kerjasama yang berdampak luas kepada persoalan masyarakat dan manajemen di RSBT Sungailiat,” kata BPJ.
D irinya mengkhawatirkan dampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit yang tergolong legend di Sungailiat ini. Untuk mengatasi permasalahan pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSBT Sungailiat, d irinya akan berkoordinasi dengan Komisi 9 DPR RI yang membidangi masalah kesehatan untuk menindaklanjuti kontrak kerjasama kembali.
“RSBT Sungailiat ini rumah sakit legend. Sehingga RS ini punya pelanggan setia. Yang terdampak ini kan pelayanan kesehatan BPJS yang akan d ihentikan pelayanannya,” katanya.
Selain masyarakat peserta BPJS Kesehatan, BPJ juga mendengar langsung keluhan perwakilan karyawan RSBT Sungailiat yang terimbas mutasi kerja di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang.
Terkait masalah tenaga kerja, BPJ meminta fraksi Golkar di DPRD Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka untuk mendampingi karyawan yang saat ini bernasib tidak jelas.
“Kurang lebih langkah pertama saya dorong Fraksi Golkar di Kabupaten dan Provinsi untuk menyikapi ini dan segera mendampingi karyawan karyawan yang nasibnya menjadi tidak jelas akibat kemelut manajemen. Kalau tidak ada solusi akan kita tarik ke tingkat yang lebih tinggi Komisi 9 DPR RI karena ini sudah menjadi masalah kompleks,” tukas BPJ.(*)
