Jakarta, BNBABEL — Adanya penggeledahan kantor pusat Bank Panin di Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, memicu sentimen negatif terhadap saham perusahaan berkode PNBN ini di pasar modal dalam negeri.
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan selain harga saham bank BUKU IV ini ambruk, mayoritas saham Grup Panin yang melantai juga terkoreksi parah pada penutupan perdagangan Rabu ini (24/3).
Dilansir dari CNBC Indonesia, terpantau ada enam emiten Grup Panin yang berada di zona merah dengan koreksi paling parah dicatatkan oleh induk usaha PNBN yakni PT Panin Financial Tbk (PNLF) yang terkoreksi parah 4,39% ke level Rp 218/unit.
Sedangkan emiten Grup Panin yang paling jumbo yakni PNBN alias Bank Panin juga terpantau ambruk parah 3,98% ke level Rp 1.085/unit.
Selain itu anak usaha Grup Panin di bidang bank syariah, sekuritas, multifinance, hingga asuransi, terpantau seluruhnya tumbang.
PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) terkoreksi 2,75%, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) ambruk 2,41%, PT Paninvest Tbk (PNIN) tumbang 1,25%, sedangkan koreksi paling tipis dibukukan oleh PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) yang terkoreksi 0,76%.
Sebelumnya Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan kantor pusat Bank Panin yang berlokasi di Jalan Sudirman dilakukan pada Selasa (23/3/2021) pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.
“Tim Penyidik KPK dalam perkara dugaan TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah DKI Jakarta, bertempat di Kantor Pusat Bank Panin, Jakarta Pusat. Di lokasi ini ditemukan [dan] diamankan di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara,” ujarnya tanpa memberi keterangan rinci, pada Rabu (24/03).
KPK disebut telah memanggil salah satu PNS di Kementerian Keuangan, dan juga telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama (JB) di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) serta tiga rumah.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut kasus suap ini diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak, yang diduga bernilai puluhan miliar rupiah.
“Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan,” kata Alex kepada wartawan kemarin.
Menanggapi hal ini Direktur Utama Bank Panin, Herwidayatmo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum tersebut.
“Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” kata Herwidayatmo mengutip CNBC Indonesia, Rabu (24/03).
Dia menjelaskan jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak perusahaan, maka Bank Panin menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
Namun ia katakan selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016, perseroan mengikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Selan itu, selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, bank bersandi PNBN ini juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel.
“Bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016. Kami sebagai perusahaan terbuka, memiliki tanggung jawab kepada seluruh Stakeholder untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip Good Corporate Governance yang baik,” tandasnya.
Jurnalis: JAM/CNBCIndonesia
