Bangka-Belitung, BNBABEL.COM — Situasi politik di Myanmar pasca kudeta kian memanas. Masyarakat pro-demokrasi di desa-desa negeri tersebut kini telah mulai membalas aksi junta militer menggunakan senjata buatan.
Dilansir dari salah satu media lokal, The Irrawaddy, oleh CNBC Indonesia, penduduk desa bahkan melakukan tindakan defensif terhadap sekitar 100 tentara militer yang mendekati sebuah desa di Kotapraja Yinmabin dan Kotapraja Kani pada akhir pekan lalu.
Ratusan penduduk dari 13 desa di wilayah tersebut bersatu dikarenakan pihak junta hendak menangkap sejumlah penduduk dan biksu yang memimpin protes anti-rezim.
Penduduk desa menggunakan senjata api kunci perkusi dan senjata tekanan gas buatan sendiri yang dapat menembakkan kaca atau bola baja, ketika menghadapi pasukan militer yang menggunakan peluru tajam.
“Kita harus melawan mereka, jika tidak, generasi kita akan menghadapi situasi yang lebih buruk dari kita. Mereka tidak memiliki hukum,” ucap seorang warga desa Thapyayaye, dikutip Senin (05/04).
Hal ini akhirnya membuat militer mundur ke dalam hutan. Dilaporkan pula banyak warga usia lanjut dan anak-anak yang mengungsi.
“Kami tidak tahu persis bagaimana memutuskan untuk maju. Kami belum pernah melihat bentrokan seperti itu antara pasukan militer dan penduduk desa sebelumnya,” kata warga desa Thapyayaye lainnya.
Penduduk desa dikatakan akan melakukan serangan terhadap pasukan junta militer di desa terdekat lainnya mulai Senin pekan ini. Belum ada konfirmasi dari pihak junta militer Myanmar terkait perkembangan informasi tersebut.
Sebagai informasi, pasca kudeta pada 1 Februari lalu, diketahui junta militer seringkali menggunakan peluru tajam, granat tangan dan bahan peledak saat membubarkan unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung damai.
Hal ini sebagaimana dilaporkan lembaga pemantau tahanan politik AAPP, bahwa jumlah korban mati akibat kekerasaan junta militer telah tercatat lebih dari 500 orang.
Sejumlah negara yang turut memberikan sanksi termasuk ekonomi terhadap pihak junta militer, disinyalir belum mampu menghentikan kekerasan di negara tersebut hingga saat ini.
Bahkan Perwakilan PBB untuk Myanmar pun sempat meminta Dewan Keamanan (DK) bergerak, namun belum ada sanksi tegas lain dari kelompok tersebut.
Jurnalis: JAM/CNBCIndonesia
