JAKARTA, BNBABEL.COM – Di kutip dari halaman Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara tingkat pusat dan daerah. Presiden menilai hal ini terjadi karena kualitas perencanaan yang masih perlu ditingkatkan dan juga tolak ukur keberhasilan program yang belum jelas.
“Saya melihat masih ada program yang belum jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya dan anggaran yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya,” jelas, Kamis (27/5/2021).
Jokowi menggambarkan potret kesenjangan pembangunan di pusat dan daerah dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan bendungan dan pelabuhan.
“Saya ini selalu di lapangan jadi selalu melihat, seperti ada waduk tidak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder ataupun tersier tidak ada. Dan itu saya temukan di lapangan,” tegas orang satu di Indonesia ini.
“Ada juga pembangunan pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan kesitu, bagaimana pelabuhan bisa digunakan. Ini yang harus terus di kawal,” kata Jokowi.
Menurut Presiden, kesenjangan tersebut telah menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. Sehingga hal ini masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.
Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat kementerian dan pemerintah daerah untuk mengawal dari hulu perencanaan program sejak awal.
“Dalam tiga tahun di masa Pandemi ini disrupsi arus gelombang perubahan benar-benar nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” tegasnya.
Ia menekankan tidak akan memberi ampun terhadap pihak-pihak yang melakukan penyelewengan anggaran. Terlebih lagi ketika pemerintah saat ini sedang menyusun pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2021.
“Saya tidak berikan toleransi bagi siapa saja yang menyelewengkan anggaran, apalagi saat ini semua harus menghemat dan kerja keras untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Dirinya berharap segala program pemulihan ekonomi yang telah disusun harus dapat tercapai secara jelas sesuai tujuan awal. Menurutnya, peran pengawasan adalah tercapainya tujuan, menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
Menurut Jokowi, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu penting. Namun akan jauh lebih penting jika target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan jelas.
“Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, ini yang banyak dilupakan. Yang di tunggu oleh rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalah gunakan apalagi di korupsi,” pungkasnya.
Penulis : Ib
