oleh

Jemput Bola, Ombudsman Babel Natak Serumpun Sebalai di Tiga Kabupaten

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM – Dalam rangka untuk menjembatani keluhan masyarakat seputar pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan “Natak Serumpun Sebalai”. Natak dalam bahasa bangka yang berarti berkeliling ini yaitu berupa pembukaan posko pengaduan atau akrab dengan istilah Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On the Spot di Kabupaten Bangka pada tanggal 14-15 Oktober 2021, Bangka Tengah pada tanggal 22 Oktober 2021, dan Bangka Selatan pada tanggal 19 dan 21 Oktober 2021.

Ombudsman Babel ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki akses yang cukup jauh dari Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Di kegiatan PVL On the Spot, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan/keluhan terkait pelayanan publik yang kurang optimal dan belum mendapatkan penyelesaian dari instansi penyelenggara pelayanan publik.

Pengaduan atau keluhan bukan bermakna negatif akan tetapi sangat diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan
publik.

Selanjutnya, Shulby Yozar Ariadhy, Kepala Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan titik diadakan PVL On the Spot adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan SAMSAT. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Ombudsman RI yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

“Masyarakat dapat secara langsung mengunjungi gerai PVL On the Spot yang telah kami jadwalkan. Kami tentu akan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik dalam konsultasi maupun laporan masyarakat. Melalui konsultasi, masyarakat akan mendapatkan arahan dari Ombudsman Babel terkait dengan keluhan pelayanan publiknya. Sedangkan, untuk laporan masyarakat maka Ombudsman Babel selanjutnya akan menindaklanjuti pemenuhan persyaratan formil dan materiil,” ujar Yozar.

Pada saat ini, 5 substansi laporan paling banyak diadukan di Ombudsman Babel adalah terkait substansi hak sipil dan politik, agraria/pertanahan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan kepegawaian. Disamping itu, 3 bentuk dugaan maladministrasi terbanyak yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang.

“PVL On the Spot yang akan diadakan mulai tanggal 14 hingga 21 Oktober 2021 ini kemudian juga dilanjutkan di bulan November, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana penyampaian keluhan agar terjadi perbaikan dalam pelayanan publik kita, dan mohon bantuan semua agar dapat menyebarluaskan informasi pembukaan posko pengaduan ini melalui lisan maupun media sosial yang dimiliki, seperti facebook dan Instagram” tutup Yozar.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *