oleh

Jelang Penghapusan BBM Jenis Premium, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Lebih Dulu Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

JAKARTA, BNBABEL.COM – Menanggapi rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bersubsidi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah lebih dulu memberikan edukasi menyeluruh dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Edukasi yang paling penting, terutama bagi masyarakat tingkat bawah. Harus dijelaskan bagaimana penggunaan premium akan berdampak buruk terhadap kehidupan ke depan,” kata LaNyalla di Jakarta, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kamis (03/06/2021).

Edukasi yang dimaksudkan Senator asal Jawa Timur ini adalah sikap pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai berbagai hal terkait, termasuk tujuan penghapusan premium.

“Penghapusan premium adalah upaya pemerintah untuk mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor, yang sebenarnya sudah dikurangi di sejumlah daerah selama ini,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, rencana penghapusan premium tahun depan, disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, saat rapat dengan Komisi VII DPR. Meski begitu, rencana penghapusan Premium yang beroktan 88 (Ron 88) memang sudah lama terdengar.

Menurut pria kelahiran Jakarta, 62 tahun lalu ini, pemerintah telah mengurangi peredaran premium di Jawa, Madura, Bali. Kebijakan serupa juga telah diterapkan di luar Pulau Jawa. Pemerintah menggantikannya dengan pertalite bersubsidi yang harganya sama dengan BBM jenis premium.

“Penghapusan BBM Ron 88 akan memperbaiki kualitas udara di Indonesia. Kebijakan tersebut juga merupakan dukungan terhadap program langit biru yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang harus kita dukung demi perbaikan lingkungan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penghapusan premium merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017.

Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar minimal mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51.

“Indonesia itu jadi satu dari tujuh negara yang masih memakai Ron 88. Padahal kesepakatan global melalui Paris Agreement yang merupakan perjanjian negara-negara untuk mengatasi pemasanan global, penggunaan Ron 88 harus dihindari,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu setuju penundaan penghapusan premium, dari yang sedianya dilakukan tahun ini.

Pada 2022, pemerintah diketahui hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.

“Masih ada waktu untuk mensosialisasikan secara gencar rencana ini. Saya kira memang jika diberlakukan tahun ini masih belum tepat, karena dampak pandemi Covid-19 masih terasa, sehingga dikhawatirkan kenaikan premium akan berdampak terhadap sektor kehidupan lainnya,” imbuhnya.

LaNyalla juga mengapresiasi masyarakat yang mulai mengalihkan penggunaan BBM dari premium ke jenis lainnya, karena sadar akan efek buruk bagi lingkungan. (ima)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *