oleh

Jadi Narsum KENTCANA Kemendagri, Mikron Angkat Topik Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru

JAKARTA, BNBABEL.COM-Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mikron Antariksa didapuk sebagai Narasumber (Narsum) Rapat dalam rangka Desiminasi Penanganan Covid-19 Pada Tingkat Kecamatan Sebagai Bentuk Kecamatan Tangguh Bencana (KENTCANA), oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Senin (21/06/2021) di Hotel Orchatdz Jayakarta, Jakarta.

Kegiatan tersebut adalah inisiasi Kementerian Dalam Negeri untuk menggali potensi- potensi dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 yang lebih baik lagi, mengingat Babel merupakan salah satu Provinsi yang dinilai baik dalam penanganan kasus Covid-19 dilihat dari penanganan kasus secara nasional.

Namun beberapa waktu belakangan, Babel kembali masuk dalam zona merah, sehingga pemerintah pusat menggali apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan menjadi tolak ukur dalam penanganan Covid-19 untuk Provinsi lain di Indonesia.

Pada rapat tersebut, Kalakhar BPBD Babel, Mikron Antariksa mengangkat topik “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Mikron menyampaikan, harus ada strategi-strategi umum dalam pencegahan Covid-19 di masyarakat, yaitu harus ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Covid-19, memperkuat tahapan pencegahan dengan aplikasi fight covid-19, memperkuat tata kelola penanganan yang optimal dan terukur, serta meningkatkan suprastrukutur sumber daya manusia yang tangguh.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Cobid-19, dijelaskan Mikron, memuat dengan jelas tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru, koordinasi penegakan hukum dan kedisiplinan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Dengan diterbitkanya Peraturan Daerah tersebut, ditegaskan Mikron, menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kesimpulannya, ditambahkan Mikron, harus ada kedisiplinan tinggi dari masyarakat terkait protokol Covid-19, dan dibutuhkan sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan penegakan disiplin adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. (rz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *