oleh

Inaker Laporkan PT PMM ke Polda Babel, Bachtiar SH: Bisa Kena Pasal 161 UU Minerba

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM — Sempat sepekan ini tidak terdengar aktivitasnya, ternyata Pengurus Daerah Indonesia Bekerja (Inaker) Kabupaten Bangka tetap bekerja, meneruskan investigasi terhadap persoalan pasir zirkon yang marak beberapa minggu sebelumnya.

Setelah melaporkan PT PMM ke Presiden RI Joko Widodo dan 15 Lembaga dan Kementerian terkait persoalan pertambangan ini, pada Jumat (13/8/2021), INAKER kembali membuat kejutan.

Usai sholat Jumat, Ketua PD INAKER Kabupaten Bangka Leonardo SPd di damping pengacara dari Kantor Hukum Adistya Sunggar mendatangi Kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Ternyata Leo, sapaan akrab Ketua PD INAKER Kabupaten Bangka ini membuat laporan pengaduan ke Polda Bangka Belitung.

INAKER Bangka membuat laporan pengaduan terkait dugaan adanya indikasi pelangggaran aktivitas pertambangan, pengolahan maupun pengiriman pasir zirkon yang dilakukan PT PMM, yang beralamat di Desa Air Anyir Kabupaten Bangka.

“Betul, kami INAKER Kabupaten Bangka hari ini membuat laporan pengaduan polisi ke Polda Bangka Belitung.
Alhamdulillah laporan kami sudah diterima. Tinggal nunggu progres selanjutnya.
Kita kawal bersama laporan ini,” ujar Leo, usai melakukan pengaduan di Polda Bangka Belitung.
Dalam melakukan laporan pengaduan ini, Leo di dampingi Mardi Gunawan SH dan Bachtiar SH dari Kantor Hukum Adistya Sunggar.
“Laporan ini langsung dilakukan oleh Ketua Inaker. Kami dari Kantor Hukum Adistia Sunggara mendampingi Pak Leo, dan akan mengawal laporan ini hingga diproses,” ujar Bachtiar.

Menyikapi adanya laporan dari PD INAKER Bangka ini, Direktur PT PMM Eddy Sunanta tidak berkomentar banyak.
Dikonfirmasi melalui pesan WA, Bonger sapaan akrab Eddy Sunanta ini hanya mengatakan bahwa pihaknya tidak perlu berkomentar tekait laporan PD Inaker Bangka terhadap perusahaannya.
Bonger percaya akan ada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku .
“Masak kita mau melarang orang ngelapor !! Makanya tidak perlu ada tanggapan dari saya. Karena ini negara hukum, maka kita harus percaya kepada aparat penegak hukum untuk menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Bonger.

Laporan pengaduan INAKER Bangka ini terpantau oleh wartawan telah resmi diterima oleh petugas SPKT Polda Bangka Belitung, pada Jumat (13/8/2021) sore.
Salah satu lawyer INAKER Bangka yakni Bahtiar SH mengatakan laporan pengaduan mereka soal dugaan pelanggaran pasal 161 UU Minerba No 3 tahun 2020.
” Saya Bahtiar SH dan rekan saya Mardi Gunawan SH dari Kantor Hukum Adystia Sunggara mendampingi Ketua INAKER Bangka Leonardo membuat Laporan pengaduan kepada Kapolda Bangka Belitung terkait PT PMM, soal penambangan zirkon yang diduga melanggar pasal 161 UU Minerba no 3 tahun 2020,” ungkap Bahtiar.
Dijelaskan Bachtiar, sebagai acuan dugaan pelanggaran pasal 161 UU Minerba tahun 2020 ini, menyatakan bahwa setiap orang menampung, memanfaatkan dan melakukan pengolahan atau pemurnian dan atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan mineral atau Batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB di pasal 535 huruf C dan huruf G Pasal 104 atau 105, maka dipidana dengan Pidana Penjara paling 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.

Sementara itu Ketua INAKER Bangka, Leonardo di dampingi kuasa hukum dan pengurus INAKER Bangka lainnya, menegaskan bahwa laporan pengaduan pihaknya ke Polda Bangka Belitung ini sebagai bentuk konsistensi PD Inaker Bangka.
“Pada pertemuan kita beberapa waktu lalu, kita telah dipersilahkan Gubernur Bangk Belitung dan Direktur PT PMM untuk membuat laporan resmi soal dugaan penyimpangan aktivitas penambangan dan pengiriman pasir zirkon oleh PT PMM ini,” tandas Leo.
Selanjutnya, kata Leo, PD INAKER Bangka mempercayakan penuh laporan pengaduan tersebut untuk diproses oleh pihak Polda Bangka Belitung.
“Sampai saat ini INAKER masih konsisten untuk membuktikan dugaan penyimpangan dari aktifitas produksi yang dilakukan oleh PT. PMM. Barusan laporan pengaduan kami telah diterima Polda Bangka Belitung. Ini saya tunjukan tanda terima. Kami percaya Pak Kapolda dan jajaran akan segera menindak lanjuti laporan kami pada hari ini dengan monitor penuh oleh pihak Kuasa Hukum kami,” ujar Leo.

Selain laporan Pengaduan ke Polda Bangka Belitung, Leonardo mengatakan bahwa Inaker telah mengirimkan Laporan Resmi permasalahan Zirkon dan Mineral Ikutan ini Ke Presiden RI, Joko Widodo dengan lampiran 41 bukti investigasi yang telah ditembuskan ke 15 instansi dan lembaga seperti Kementrian, Pemerintah, DPRD, Aparat Penegak hukum di level pusat maupun daerah.

” Laporan pengaduan Ke Polda ini hanya langkah awal kami saja. Untuk diketahui sebelumnya kami sudah mengirimkan laporan resmi ke Presiden RI dan tembusan ke 15 Instansi seperti kementerian terkait, penegak hukum termasuk KPK,” ungkap Leonardo.

Diakui Leo, pihaknya sudah mengirimkan surat pengaduan pada tanggal 7 Agustus 2021 ke Presiden RI bapak Joko Widodo dengan lampiran 41 Item temuan di lapangan, soal dugaan penyimpangan penambangan, pengelolaan dan pengiriman pasir zirkon dan mineral ikutan oleh PT PMM.

Terkait laporan pihaknya ini, kata Leo, sudah mendapat dukungan dari INAKER pusat. Pengurus INAKER pusat turut mengkawal pengiriman surat dan tindak lanjut soal dugaan penyimpangan Zirkon PT PMM di level pusat.

“Pengurus INAKER pusat mengkawal laporan di pusat. Kita yakin dalam waktu dekat ini akan ada Tim yang turun ke Bangka Belitung mengungkap dugaan penyimpangan pengiriman dan asal usul pasir zirkon dan mineral ikutan PT PMM,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, INAKER Bangka telah menggandeng tiga Kantor Hukum ternama di Bangka Belitung, ke tiga Kantor Hukum ini dibenarkan Leonardo telah menyiapkan belasan advocad untuk mengawal INAKER Bangka dalam tindakan dan porses hukum menguak tabir indikasi penyimpangan zirkon PT PMM, baik ke aparat didaerah maupun pusat.
” Selain Kantor Hukum Adystia Sunggara dan Iwan Prahara, kami juga sudah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Turki dan Partner di Sungailiat,” ujarnya.

Dari Kantor Hukum Adistia Sunggara ada 8 Kuasa hukum sisanya dari Kantor Turki & Partner dan Iwan Prahara. Totak pengacara yang mengawal kasus ini ada 16 orang Advocad dengan pembagian tugas hukum masing – masing.
“Nanti langkah hukum selanjutnya dari setiap kuasa hukum akan kita kabari kepada kawan – kawan wartawan ya,” ucapnya. (BN)

Penulis: Ir

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *