oleh

Hadiri Sidang Paripurna, Bupati Bangka : Sektor Swasta Perlu Digerakkan Untuk Pacu Perekonomian

BANGKA, BNBABEL.COM – Bupati bangka Mulkan hadir dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD kabupaten bangka tahun anggaran 2021 dan penyampaian hasil reses di gedung DPRD bangka, senin (13/9/2021).

Mulkan dalam pidatonya menyampaikan bahwa diselenggarakannya paripurna tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara perencanaan dengan penganggaran.
Tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif merupakan bentuk komitmen nyata serta mulia dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten bangka yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju bangka setara.

Ia menyebutkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2021 itu disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang fokus pada pencegahan dan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Inilah bentuk respon nyata pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

“Mari kita sama-sama berharap kebijakan pemulihan ekonomi ini setidaknya dapat memperpanjang nafas dan denyut nadi UMKM serta mampu meningkatkan kinerja UMKM dalam mendorong perekonomian daerah. Kita menyadari keterbatasan APBD dalam membiayai pembangunan dan menggerakkan perekonomian,” jelasnya.

Mulkan melanjutkan, peran dan partisipasi sektor swasta perlu digerakkan untuk memacu sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Selain itu, perubahan APBD 2021 diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi sekaligus benteng kokoh dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.13 triliun mengalami kenaikan sebesar 40.05 milyar atau meningkat sebesar 3.65 persen dari APBD induk 2021 yang hanya sebesar 1.09 triliun. Belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021 sebesar 1.24 triliun berkurang sebesar 31.84 milyar dari target belanja daerah dalam APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar 1.28 milyar.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan semula dianggarkan sebesar 183.72 milyar terjadi penyesuaian hingga menjadi sebesar 114.78 milyar berkurang sebesar 68.94 milyar. Dari sisi pengeluaran pembiayaan terjadi penambahan sebesar 2.95 milyar atau 100 persen dari APBD induk 2021 yang dianggarkan 0.00 rupiah.

“Angka pembiayaan netto tersebut dapat menutup defisit sehingga perkiraan defisit berjalan tahun 2021 sebesar nol rupiah. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 dimana mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menetapkan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2021 bersaldo nol.
Semoga upaya pembangunan yang kita rencanakan bersama dapat dilaksanakan dengan baik dan secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *