oleh

Hadiri Pertemuan Dengan BPIP, Wabup Bangka : Mata Pelajaran PMP Harus Dihadirkan Lagi Untuk Siswa

BANGKA, BNBABEL.COM – Hadir dalam kegiatan pertemuan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung DPRD Kabupaten Bangka, Wakil Bupati Bangka Syahbudin menuturkan bahwa Pancasila juga dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka Pancasila menjadi pijakan yang melandasi penyusunan peraturan perundangan undangan yang ada di Indonesia, termasuk produk hukum daerah harus sesuai dengan nilai nilai luhur Pancasila dan tidak boleh bertentangan.

Berdasarkan UUD nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 15 tahun 2019, materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berisi substansi Dalma rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga memuat materi muatan lokal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan RI.

Menurutnya, salah satu landasan yang diamanahkan Dalma pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofi yang berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 45.

“Guna mewujudkan negara Indonesia menjadi negara hukum, serta merealisasikan pembangunan hukum dari tingkat nasional hingga daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya fasilitasi harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah berada pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM,” tegasnya.

Selain itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah juga melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi dalam bentuk fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi dengan harapan bahwa produk hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

“Sebaiknya materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan kembali ke mata pelajaran pendidikan sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA,” pungkasnya.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *