oleh

Hadapi Somasi Pengusaha Zirkon, Ini Kata 2 Jurnalis ‘Utama’ Babel

BANGKA, BNBABEL.COM — (6/8) 2 Pekan terakhir diramaikan dengan berita – berita Indikasi Penyimpangan Zirkon oleh PT. PMM yang dimuat oleh berbagai Media Online Bangka Belitung.

Foto : Rudi Syahwani, Jurnalis Utama dan Pimpinan Redaksi Forumkeadilanbabel.com

Klimaks berbagai pemberitaan tersebut, Direktur Utama Perusahaan Zirkon PT. PMM, Edy Sunanta mengeluarkan Somasi Pemberitaan melalui Kuasa Hukum Rizal & Rekan terhadap 12 Pimpinan Media Online.

Pada tanggal 27 Juli 2021, beberapa media Online memuat berita somasi dengan tuntutan somasi pada Point 8 sebagai berikut :

” Bahwa karenanya Kami selaku Kuasa Hukum, mensomir Saudara untuk mencabut seluruh pemberitaan tersebut di maksud, menyampaikan permohonan maaf secara tertulis di masing-masing media Online Saudara selama 3 ( Tiga ) hari berturut-turut, dan mengingat Pasal 5 ayat (2) tersebut di atas, maka meminta pihak Saudara memuat seluruh materi somasi ini sebagai hak jawab di masing-masing media Online Saudara dan apabila dalam waktu tiga hari terhitung sejak Surat Somasi ini saudara terima hal tersebut tidak diindahkan, maka kami selaku kuasa Hukum akan melakukan langkah hukum memproses pihak saudara baik secara Pidana maupun Perdata sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia”.

Namun Somasi tersebut tidak digubris oleh pihak Media, disinyalir ketidak hirauan terhadap Somasi ini karena Somasi tidak melalui Dewan Pers. Lantas kemudian Direktur Utama Perusahaan ini akhirnya melayangkan Somasi ke Pihak Dewan Pers sekitar 2 hari yang lalu.

Soal Somasi dari Direktur Utama PT. PMM ini kemudian mendapat tanggapan dari Rudi Syahwani selaku Jurnalis bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan ( UKW) Utama dan juga menjabat sebagai Redaktur dan Pimpinan Redaksi ( Pimred) Forumkeadilanbabel.com.

Menurut Rudi yang telah malang melintang di Dunia Pemberitaan Bangka Belitung ini, pihak perusahan seharusnya lebih dulu meminta hak jawab atau hak koreksi jika merasa Pemberitaan yang diterbitkan tidak berimbang. Bahkan, Rudi menganggap tudinganq Perusahan yang menyatakan 12 Media Online telah memuat berita bohong adalah suatu tindakan yang lucu.

” Terkait Somasi….

Setahu saya, Kami Forumkeadilanbabel.com adalah media yang terverifikasi adminitrasi dan faktual di Dewan Pers, kami tunduk terhadap UU no 40 tahun 1999. Jika ada permasalahan atas pemberitaan media kami, semestinya yang dilayangkan adalah hak jawab, dan hak koreksi. bukan somasi. Justru lucu jika kami disomasi, bahkan dengan tudingan berita bohong. Jika memang apa yang kami muat adalah kebohongan, kami siap mempertanggung jawabkan semua yang disebut mereka bohong” Jelasnya.

Namun itu, Rudi Syahwani mengatakan bahwa pihaknya tunduk terhadap prosedur klarifikasi yang diputuskan oleh dewan pers, Rudi Syahwani pun meminta pihak perusahaan membuktikan tuduhan terhadap produk berita yabg di terbitkan Media Forumkeadilanbabel.com.

” Terkait tudingan bahwa pemberitaan kami tidak berimbang dan melanggar kode etik, saya rasa selaku pemimpin redaksi saya sudah meneliti semuanya sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Nanti kita buktikan saja saat diklarifikasi di Dewan Pers” ,Kata Rudi.

” Soal laporan ke Dewan Pers, kita akan merespon. artinya kita buktikan apa yang menjadi tuduhan mereka dalam pengaduan tersebut. Sebagai Wartawan (Utama) maupun sebagai penanggung Jawab media (Utama juga).Kami akan tunduk jika harus dipanggil untuk klarifikasi ke Dewan Pers” Terangnya.

Tak berbeda dengan Rudi Syahwani, Jurnalis UKW Utama lainnya di Bangka Belitung yakni Doi Ahada yang akrab di sapa Bang Doi mengatakan pihak perusahaan harusnya meminta hak jawab dan hak koreksi terlebih dulu sebelum melakukan Somasi.

Bahkan bang Doi menyesalkan Somasi yang seolah dijadikan wahana untuk menekan kerja dan kebebasan Jurnalistik atau insan pers yang dilindungi peraturan dan perundang – undangan pers.

” Somasi jangan di jadikan wahana untuk menekan media dan jurnalis apalagi yang tersertifikasi UKW utama, jika terjadi keberatan para pihak terhadap pemberitaan atau bahkan ada kalimat ancaman,akan mengambil langkah hukum apabila tak memenuhi permintaan somasi tersebut. Apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah undang – undang pers. Sebelum mengeluarkan somasi itu, atau ancaman hukum mereka sebenarnya ada mekanisme – mekanisme yang ditempuh terlebih dahulu yaitu meminta pemenuhan hak jawab atau hak koreksi, hak jawab itu adalah hak orang atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang atau kelompok untuk membetulkan suatu kekeliruan informasi yang diterbitkan oleh media pers, sayangnya mereka tidak melakukan itu” ,Jelas Bang Doi.

Dikutip dari radarbabel.co yang memuat berita somasi, bahwa pihak kuasa hukum Direktur Utama PT. PMM telah melayangkan somasi ke Dewan Pers, di dalam somasi tersebut Pihak PT. PMM menuding 12 Media Online telah memuat Berita Bohong, pihaknya juga meminta setiap media untuk memuat berita permohonan maaf selama 3 Hari berturut – turut, mencabut pemberitaan tentang PT. PMM bahkan meminta Dewan Pers Mencabut Sertifikat Jurnalis.

“Somasi (Terlampir) yang telah kami sampaikan yang didalamnya sekaligus merupakan hak jawab kami dan telah melampaui batas waktu, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan. Adapun permintaan kami tersebut sebagai berikut :

Meminta Media terkait untuk mencabut Pemberitaan yang dimaksud diatas, menyampaikan permintaan maaf tertulis dan terbuka dimasing-masing media selama 3 ( Tiga ) hari berturut-turut, dan memuat materi Somasi yang sekaligus merupakan hak jawab Klient Kami atas pemberitaan tersebut, serta Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik” ,Ujar Ferdy Hermawan, Kuasa Hukum PT. PMM.

PENULIS : Ir

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *