oleh

DPRD Bangka Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD tahun anggaran 2022

BANGKA, BNBABEL.COM – DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka, Syahbudin di ruang rapat paripurna, Kamis (21/10/2021).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bangka Iskandar menyampaikan bahwa APBD tahun anggaran 2022 adalah pedoman pelaksanaan anggaran terhadap fungsi-fungsi pemerintah daerah selama tahun anggaran. Untuk itu dalam penyusunan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas organisasi perangkat daerah dan harus menyesuaikan pelaksanaan RPJMD kabupaten Bangka tahun anggaran 2022-2023.

“Dengan demikian, daerah diharapkan daerah dapat mencapai percepatan dan pertumbuhan ekonomi ditengah wabah pandemi. Sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Sahabudin mengatakan bahwa agenda paripurna hari ini dilakukan atas komitmen lanjutan dari hasil penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021.

“Bentuk sinergitas ini menjadi bukti konkrit keberpihakan dan kepedulian terhadap kepentingan dari masyarakat yang hingga saat ini masih dihadapkan pada problematika sosial dan ekonomi semenjak tingginya wabah pandemi Covid-19. Merujuk pada pidato Presiden RI, bahwa pada tahun 2022 masih menunjukkan ketidakpastian kaibat wabah Covid-19, resiko ini masih harus diantisipasi dibtahun 2022,” tegasnya.

Mencermati faktor tersebut, maka tahun 2022 dipastikan masih menjadi tahun yang sulit dan penuh dengan tantangan. Kondisi itu diperkuat dengan rasionalisasi pendapatan transfer pusat yangvselama ini masih menjadi kontribusi utama dalam instrumen pendapatan daerah.

“Dinamika ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijkaan pemerintah pusat yang akan melakukan reformasi fiskal secara sistematik mendorong pendekatan belanja berkualitas untuk konsumsi pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang efisien berbasis kinerja. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada alokasi dana, meskipun kita masih mengalami tantangan yang berat namun bukan merupakan suatu penghalang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan,” tuturnya.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *