oleh

Diskusi Politik Kesbangpol Pangkal Pinang, PWRI Unjuk suara soal evaluasi Pemilu dan Pileg Serentak

Pangkalpinang, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang mengggelar diskusi politik yang bertajuk “Revisi undang-undang pemilu dalam perspektif lokal di Kota Pangkalpinang”, Bertempat di lantai 2 Sun Hotel Pangkalpinang, (04/03/2021).

Beberapa narasumber berkompeten turut mengisi acara tersebut, seperti Bambang Pati Jaya perwakilan Komisi II DPR RI, Guide Cardi Anggota KPU Bangka Belitung, Anggo Rudi Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang dan narasumber nasional Titi Anggraini Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Di awal acara, tim Kesbangpol Kota Pangkalpinang turut mengucapkan hari ulang tahun Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) yang ke-46 tahun dengan pemotongan kue

Ketika acara berlangsung, Ari Juliansyah dari unsur Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) yang sempat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan unjuk suara , ia meminta pengalaman pemilu 2019 dan 2020 menjadi pelajaran berharga sebagai bentuk evaluasi bersama.

“Tahun 2019, saya pernah menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan yang mana pada saat itu lima kota suara sekaligus. Kita membutuhkan waktu hampir tiga pekan untuk menyelesaikan pleno tingkat kecamatan, dari malam ke siang, dari siang ke malam. Belum lagi protes-protes terkait salinan C1 yang banyak berbeda dengan C1 Hologram dan Plano akibat pekerjaan berlebihan, di luar kemampuan manusia terutama di TPS”, kata Ari.

Selain itu Ari juga menyampaikan pengalaman Pemilu sebelumnya banyak perbedaan teknis tetapi istilahnya sama yang terdapat dalam Pilpres dan Pileg dengan Pilkada.

“DPTB di Pilpres Pileg 2019 berbeda teknisnya dengan DPTB pada Pilkada 2020, padahal istilahnya sama yakni Daftar Pemilih Tambahan. Ini salah satu faktor mengapa pemahaman di masyarakat mengalami kesulitan memaknai istilah-istilah tentang pemilu yang berkaitan data pemilih. Jika Pemilu di laksanakan bersamaan di tahun 2024 maka permasalahan tersebut dapat terintegrasi”, pungkasnya.

jika memang pemilu tetap di laksanakan secara bersamaan di tahun 2024. Ia mengusulkan agar pelaksanaannya boleh di tahun yang sama, namun di bulan yang berbeda. Pemilihan Presiden, DPR dan DPD RI di laksanakan bersamaan di susul pemilihan Gubernur dan DPRD Provinsi, kemudian Pilbup/Pilwako dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penulis : Ik berdasarkan Press rilis PWRI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *