SUNGAILIAT, BNBABEL.COM – Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Murod Babelionia SIP MM melantik kepengurusan DPC HNSI Kabupaten Bangka periode 2020-2025 di Rumah Dinas Bupati Bangka, Selasa (30/3/2021). Pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Bangka, Sekda Bangka, Perwira Penghubung Kodim Bangka, Danpos AL Sungailiat, Kepala UPLB PT. Timah Tbk, perwakilan RBT dan beberapa tamu undangan lainnya.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka, Lukman S.Pd dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Bangka yang telah memberikan fasilitas atas terselenggaranya kegiatan pelantikkan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Bupati Bangka sangat dekat dengan masyarakatnya.
“Setelah dilantik ini, kami akan sesegera mungkin akan menyusun program kerja sesuai dengan ADRT yang ada di HNSI Kabupaten Bangka. HNSI merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menampung aspirasi para nelayan dan jembatan ke pemerintah daerah, yang mana untuk mewujudkan nelayan sejahtera,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat Kabupaten Bangka harus bersyukur atas kekayaan alam yang dimiliki, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Dengan mengusung semboyan Harmonisasi Bahari dimana antara sektor pertambangan dan perikanan dapat berjalan beriringan dan saling menguntungkan.
“Kami mengharapkan kedepannya dapat mensejahterakan nelayan yang ada di Kabupaten Bangka dengan sumber daya alam yang ada saat ini. Dan mohon dukungannya, semoga program HNSI Kabupaten Bangka dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” harap Lukman.
Sementara itu, Bupati Bangka Mulkan SH MH mengatakan dengan adanya HNSI ini akan memberikan suatu warna dalam memberikan perlindungan kepada para nelayan. Menurutnya ada harapan besar yang dititipkan para nelayan kepada HNSI.
“Dengan dilantiknya pengurus HNSI Kabupaten Bangka ini diharapkan dapat menyusun program-program kerja kedepan. HSNI inilah merupakan pemersatu nelayan, keberadaan HNSI harus berada di tengah-tengah nelayan,” tegas Bupati.
Dirinya menginginkan agar HNSI selalu berada didepan para nelayan untuk memberikan suatu pemahaman dan kajian-kajian. Seperti apa yang terjadi saat ini ketika PT. Timah melakukan pekerjaan, masyarakat harus bisa memahami bahwa PT. Timah merupakan perusahaan milik negara.
“HNSI harus bisa menyampaikan kepada nelayan bahwa semua sektor harus bisa berjalan bergandengan, apalagi untuk zona pertambangan, pariwisata dan perikanan sudah diatur. Kami sangat berharap kepada HNSI untuk menyampaikan pemahaman ini kepada pihak-pihak yang sampai saat ini masih belum paham,” pungkasnya.
Penulis : Ib