Bangka Tengah – Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir H Darmansyah Husein, ingin memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat sampai ke tingkat desa.
“Yang diinginkan DPD, kita memastikan program pusat sampai betul ke desa-desa ini, jangan sampai di pusat orang membayangkan A tapi di lapangan terjadi B,” tegas Darmansyah, usai pertemuan dalam rangka reses di Kantor Kepala Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kamis (18/02/2021) sore.
Lanjutnya, sebagai anggota DPD dirinya harus melakukan amanat dan tugas konstitusional melalui fungsi pengawasan seperti memantau pelaksanaan Undang-undang.
Implementasi di lapangan, sebutnya, harus selaras dan sejalan dengan tujuan dan arah dari dibuatnya regulasi tersebut.
Tanpa menyebutkan secara jelas, legislator ini meminta pemerintah pusat untuk konsisten terhadap sebuah regulasi. Sehingga tidak terkesan membingungkan masyarakat di tingkat desa.
“Semua program itu ujung-ujungnya berdampak kepada masyarakat di desa-desa. Tolong program dan aturan itu jangan sering diubah-ubah,” tandasnya.
Dalam reses tersebut, mantan Bupati Belitung ini mengaku masih menemukan banyak hal yang harus dibenahi. Masyarakat di desa membutuhkan dukungan untuk memperjuangkan aspirasinya. Salah satunya melalui alokasi anggaran.
Dalam reses ini banyak hal sebetulnya yang harus kita sempurnakan. Karena saya juga di bidang anggaran, kita harus memperjuangkan anggaran,” sebutnya.
Alokasi anggaran, sambungnya, sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Sebagai ujung tombak pembangunan maka pemerintah harus memperkuat basisnya dari desa.
“Desa itu ujung tombak pembangunan, kita harus membangun dari desa. Kita harus memperkuat basis dari desa,” ujarnya.
Sebab itu, Darmansyah berharap Dana Desa (DD) dapat terus bergulir dan ditingkatkan untuk menopang pembangunan desa. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran untuk desa melalui APBN.
“Jangan sampai dana desa dihilangkan.
Yang sudah ada ini sudah bagus, tinggal disempurnakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan penyempurnaan sebuah program oleh pemerintah hendaknya tidak menambah persoalan lain.
“Jangan karena ingin menyempurnakan sesuatu tapi justeru membuat sesuatu yang baru yang belum tentu baik,” pungkasnya. (Ismail Muridan)
