oleh

Cek Pelayanan Publik, Ombudsman Babel Turun ke Desa dan Kantor BPJS Kesehatan di Bangka Selatan

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM – Dalam rangka menjalankan Fungsi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik serta mencegah terjadinya maladminsitrasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Babel melaksanakan kegiatan sidak pelayanan publik di beberapa desa, Kelurahan, dan Kantor BPJS Kesehatan yang ada di Bangka Selatan (27,28/10/2021).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy bersama tim turun langsung kelapangan untuk melihat pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat Desa dan Kelurahan serta pelayanan jaminan kesehatan di daerah.

Yozar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Ombudsman Babel untuk hadir di tengah masyarakat dan Penyelenggara pelayanan publik agar dapat mencegah terjadinya malaministrasi sedini mungkin, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, dan pelayanan lainnya yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kegiatan semacam ini rutin kami lakukan untuk melihat secara langsung gambaran pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan maupun pada penyelenggara pelayanan publik lainnya, kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan peran dan fungsi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, karena kami sadari masih banyak masyarakat bahkan penyelenggara yang cukup asing dengan Ombudsman,” ujarnya.

Selanjutnya, Yozar menyampaikan beberapa temuan dalam kegiatan tersebut seperti masih ada beberapa desa yang belum memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP), serta adanya penyesuaian pelayanan di BPJS Kesehatan Bangka Selatan yakni dengan membatasi masyarakat untuk masuk kedalam gedung pelayanan dengan kriteria tertentu.

“Kami melihat masih ada beberapa penyelenggara yang belum mengetahui kewajiban penyelenggara yang tertuang dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seperti kewajiban memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) karena memang Standar Pelayanan Publik ini merupakan hal dasar yang harus dilengkapi penyelenggara. Pandemi Covid-19 saat ini memang cukup membatasi kita untuk berinteraksi secara langsung namun jangan sampai alasan ini mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, para penyelanggara harus bisa berinovasi dan menyesuaikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, seperti di BPJS Kesehatan Basel yang membatasi interaksi langsung namun memberikan solusi lain dengan tetap memberikan pelayanan menggunakan media lain seperti mobile JKN dan program-program lain, kami juga menyampaikan agar BPJS Kesehatan Basel terus meningkatkan dan mengawasi penyampaian informasi ke masyarakat agar dapat diakses dengan mudah dan utuh diterima masyarakat,” jelas Yozar.

Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Bangka Selatan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terkait pelayanan di masa pandemi kami batasi hanya kategori peserta kelas 3, Peserta PBI dan kondisi tertentu lainnya yang diperbolehkan masuk ke ruang pelayanan, sedangkan untuk peserta kelas 1 dan 2 diarahkan menggunakan program Pandawa dan Mobile JKN. Kepala KLO BPJS Kesehatan Basel juga berterima kasih atas saran dan masukan Ombudsman guna
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan akan terus mengupayakan yang terbaik.

Terakhir Yozar juga mengajak para penyelanggara baik tingkat Desa, Kelurahan, BPJS Kesehatan, maupun Penyelanggara lainnya agar mau terus berbenah melengkapi kewajiban sebagai penyelenggara dengan satu semangat yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penulis : Ib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *